TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wakil Ketua Komisi IX DPR Irgan Chairul Mahfiz menilai, komitmen dan kepedulian pemerintah untuk melindungi Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di luar negeri, masih sangat lemah.

Ini terlihat dari minimnya pemantauan dan pengawasan, serta perlindungan pemerintah terhadap TKI, mulai dari perekrutan hingga ketika menghadapi masalah di luar negeri. Khususnya, TKI di Arab Saudi dan Malaysia.

"Juga sikap-sikap aparat kita di Saudi, yang saya kira masih belum kondusif. Mungkin mereka hanya anggap ringan permasalahan TKI. Pokoknya, anggap saja kayak di negara kita juga perlakuannya seperti itu. Betul-betul tidak serius," ujar Irgan dalam diskusi di Press Room DPR, Jakarta, Kamis (13/6/2013).

Menurut Irgan, jika pemerintah memiliki niat dan komitmen tinggi terhadap persoalan-persoalan TKI, maka persoalan yang dihadapi TKI di luar negeri, baik penyiksaan oleh majikan, tidak diberikan gaji, atau hal lainnya, pasti bisa teratasi.

Paling tidak, ini bisa dilihat pasca-kerusuhan di KJRI Jeddah. Ternyata, pemerintah bisa memberikan pelayanan yang optimal untuk melayani TKI yang tengah mengurus amnesti di Saudi. Seperti ada keinginan untuk membuka loket-loket lain di Jeddah, selain di KJRI Jeddah.

Bila itu dilakukan pemerintah sejak awal, Irgan yakin kerusuhan di KJRI Jeddah tidak akan terjadi. Serta, tidak ada kambing hitam dari pemerintah bahwa kejadian itu karena adanya provokasi, yang akhirnya berbuah ada TKI yang ditangkap Kepolisian Saudi.

"Jadi, kepedulian kita terhadap TKI masih belum maksimal. Karena itu, kami berharap seluruh stakeholder, pemerintah, DPR, dan kita semua, untuk terus mengawasi pelaksanaan pemberian amnesti ini," harapnya. (*)