TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Empat partai secara tegas menolak Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM) sebagai kompensasi dari rencana kenaikan Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi. Empat partai tersebut yaitu Gerindra, PDI Perjuangan, Hanura dan PKS.

Fary Djemy Francis, Juru Bicara Gerindra, mengatakan BLSM merupakan isu politis yang tidak dapat dijadikan alat untuk mencegah kemiskinan.

"BLSM sifatnya politis dan rawan konflik sosial, sebaiknya pemerintah berusaha kurangi inflasi di sektor transportasi dan coba atasi penyelundupan migas dan efisiensi," katanya dalam pertemuan DPR dengan Banggar DPR, Sabtu (15/6/2013).

Sementara itu Partai Hanura juga menyatakan sikapnya untuk menolak kenaikan harga BBM bersubsidi. Alasannya adalah kenaikan harga BBM akan mendorong pelemahan pertumbuhan ekonomi dan inflasi. Pemerintah juga dituntut untuk meningkatkan pengelolaan keuangan negara dengan tingkatkan investasi.

"Jika BBM bersubsidi dinaikkan, maka Inflasi naik 7 persen, kenaikan harga BBM akan memperbanyak orang miskin. Kami meminta pemerintah lebih mengelola keuangan negara dengan tingkatkan produktivitas dan optimalisasi pendapatan dengan perbanyak investasi," kata juru bicara Juru Bicara Fraksi Hanura, Rudi Tampubolon.

PKS melalui juru bicaranya Yudi Yudiana, juga menyatakan penolakannya. PKS menilai keputusan kenaikan BBM tidak pas dengan melihat kondisi ekonomi global apalagi inflasi yang dicanangkan dalam APBNP 2013 juga dinilai terlalu tinggi.

Bahkan PKS melihat kenaikan subsidi BBM merupakan bukti kegagalan pemerintah dalam diversifikasi energi.

"Pemerintah harus lakukan diversifikasi energi, kami melihat kenaikan BBM tidak tepat karena pemerintah tidak pernah bisa pangkas subsidi, inflasinya juga sangat besar sekali, lebih baik jika BBM tidak dinaikkan," katanya.

Sementara PDI-P, melalui juru bicaranya, Sayed Muhammad Muliady, mengatakan pencabutan subsidi BBM karena pemberian subsidi merupakan tanggung jawab pemerintah selama pemerintah mampu berikan subsidi.

PDI-P juga tidak sepakat atas angka inflasi sebesar 7,2 persen. PDI-P juga masih memproyeksikan inflasi sebesar enam persen dengan tidak adanya kenaikan harga BBM bersubsidi. PDI-P meminta pemerintah waspadai inflasi pada saat lebaran.

"Diperlukan stimulus, dan kami usulkan program padat karya, dibandingkan dengan BLSM, kami juga meyakini APBNP 2013 sudah cukup untuk memberikan subsidi langkah selanjutnya kami menyerahkan ke Paripurna," katanya.

Dengan penolakan ini maka sudah ada PAN, Partai Demokrat, Golkar, PPP & PKB yang mendukung kenaikan BBM bersubsidi. Sedangkan penentuan APBNP 2013 akan ditetapkan pada rapat paripurna yang akan diselenggarakan pada Senin (17/6/2013).