TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Politisi PDI Perjuangan Rieke Diah Pitaloka menilai rencana kenaikan harga bahan bakar minyak(BBM) dapat meningkatkan angka kemiskinan di Indonesia, meski ada kompensasi pemberian Bantuan Langsung Sementara Masyarakat(BLSM).

"Kita harus belajar dari model Bansos ala (Presiden) SBY yang disebut BLT (bantuan langsung tunai) tahun 2009. Data BPS memperlihatkan angka kemiskinan kenaikannya yang signifikan. Tahun 2006 Rumah Tangga Miskin (RTM) 19,1 juta (sekitar 76,4 jt jiwa). Tahun 2011 terjadi penambahan RTM 25,2 juta (100,8 jt jiwa). Artinya, dua tahun setelah BBM dinaikkan dan BLT disalurkan jumlah orang miskin bertambah 24,4 juta jiwa,"kata Rieke kepada Tribunnews, Jumat(14/6/2013) malam.

Menurut Rieke, dengan adanya kenaikan harga BBM, rata-rata biaya hidup rakyat akan meningkat. Seperti biaya transportasi, ongkos produksi dan harga-harga barang terutama kebutuhan pokok pasti naik. Namun upah atau penghasilan rakyat tidak naik.

"Bagi saya, Bansos ala SBY harus diakhiri, karena terbukti tidak mengatasi problem kemiskinan. Bahkan berindikasi digunakan sebagai "bancakan" untuk kepentingan pemenangan politik semata,"ujarnya.

"Aneh bin ajaib anggaran Bansos APBN 2013 sejumlah Rp73,6 triliun. Penyerapan 1 Januari -31 Mei, baru senilai Rp16,4 triliun atau 22,2%.Anggaran yang ada saja belum terserap, belum habis kok mau ditambah," tambahnya.

Karena itu, PDI Perjuangan menawarkan solusi, dengan tanpa perlu subsidi BBM dikurangi, alias tidak perlu harga BBM naik. Menurutnya, program-program yang berbasis kerakyatan tetap bisa ada.

"Kebijakan politik anggaran F-PDI Perjuangan tetap alokasikan subsidi BBM pada APBN-P 2013 sebesar Rp48 triliun. Artinya harga BBM tidak naik. Sementara Pemerintah SBY hanya alokasikan Rp6 triliun, artinya harga BBM naik," tuturnya.

Dia tegaskan, Fraksi PDI Perjuangan mengusulkan program padat karya untuk rakyat di pedesaan (ProDesa) senilai Rp 6,9 triliun, setara dengan besaran anggaran 3 bulan BLSM, untuk mengatasi kenaikan inflasi 6% (dokumen tertulis rapat Banggar 13 Juni 2013).

Hal itu, tegas dia, bukan berarti PDI Perjuangan setuju dengan program BLSM selama 3 bulan, seperti dilansir beberapa media.

Lanjutnya, dengan anggaran Rp6,9 triliun, atau setara dengan alokasi dana BLSM selama 3 bulan, bisa dialokasikan Rp250 juta untuk membangun 28.000 desa, yang disebut dengan program prodesa.

"Anggaran sebesar itu bisa diperoleh tanpa perlu menaikan harga BBM," tegas dia.

Rieke pun memberikan contoh, perjuangan politik anggaran di Komisi IX DPR. Saat itu, Kementerian Keuangan meminta pemotongan anggaran Kemenakertrans sebesar Rp307.315.159.000. Pada rapat Banggar 13 Juni 2013 diputuskan Kemenakertrans tidak mendapat tambahan anggaran pada APBN-P 2013. Artinya Kementerian ini tidak dapat jatah konversi subsidi BBM, malah dipotong sebesar Rp50 miliar.

Apakah ada tambahan untuk program-program kerakyatan? Ada, yaitu dari realokasi Belanja Barang dan Pegawai, seperti biaya perjalanan dan lainnya ke Belanja Modal, program untuk rakyat langsung.

"FPDI Perjuangan bersama anggota fraksi-fraksi lain mendesak selisih penghematan anggaran Rp307.315.159.000 dikurangi Rp 50 miliar yang berjumlah Rp257.315.159.000 direalokasi untuk program yang berbasis kerakyatan. Ini salah satu contoh, tanpa perlu mengambil jatah subsidi BBM," jelasnya.