TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (F-PKS) DPR RI memberikan pandangan partainya soal rencana kenaikan harga BBM bersubsidi dalam rapat kerja Badan Anggaran (Banggar) DPR dengan pemerintah di gedung DPR RI Jakarta, Sabtu (15/6/2013).

Juru Bicara F-PKS DPR di Banggar DPR RI, Yudi Widiana Adia, mengatakan dalam UU APBN-P 2012 dan UU APBN 2013 sesungguhnya telah mengamanahkan kepada pemerintah untuk melakukan pengendalian konsumsi BBM bersubsidi.

"Fraksi PKS memandang pemerintah tidak sungguh-sungguh menyiapkan program yang akan mendukung amanah UU tersebut," kata Yudi.

Fraksi PKS, menurut Yudi, memandang bahwa rencana kenaikan harga BBM bersubsidi tidak tepat karena selama ini pemerintah belum berhasil menyelesaikan instrumen-instrumen pengaturan dan pengendalian volume BBM bersubsidi serta berbagai kebijakan terkait tata kelola energi nasional yang lebih baik dan lebih adil.

"Pemerintah tidak sungguh-sungguh melaksanakan program pengembangan diversifikasi energi dan pembangunan transportasi massal murah dan terjangkau," kata Yudi.

Menurut Yudi, Fraksi PKS menilai kenaikan harga BBM bersubsudi tidak tepat karena membebani daya beli rakyat yang akan menghadapi Ramadhan, Idul Fitri dan tahun ajaran baru akan meningkatkan jumlah rakyat miskin dan mendekati miskin akan semakin besar serta merusak perekonomian yang sudah ada mengalami perlambatan serius.