Tribunnews.com, JAKARTA--  Uchok Sky Khadafi Direktur Investigasi dan Advokasi FITRA menegaskan rencana pemerintah yang akan memberikan dana kompensasi kenaikan bahan bakar minyak (BBM) sebesar Rp 150 ribu per bulan selama tiga bulan tidak akan bernilai apa-apa bagi masyarakat.

Menurutnya, alokasi anggaran sebesar Rp.150 Ribu, betul-betul penghinaan untuk orang-orang miskin dari pemberian para pejabat negara. Apalagi, bila dibandingkan dengan pembiayaan kenaikan kuota ke 14 atas keanggotaan pada IMF sebesar Rp38.182.006.333.240.

Walaupun belum ada pembayaran melalui APBN, tetapi pemerintah melalui surat menteri keuangaan kepada Gubernur BI Nomor S-303/MK.01/2012 tertanggal 12 april 2013, akan tetap membayar kenaikan kuota ke 14 ini. Adapun pembayaran kouta ke 14 sebesar Rp38,1 Triliun akan dilakukan oleh BI dengan menggunakan cadangan divisa. Dan penggunaan cadangaan divisa untuk membayar sebesar Rp38,1 Triliun kepada IMF tidak akan membebani APBN.

Dan, saat Ini, imbuhnya, pemerintah melalui Kementerian keuangaan bekerjasama dengan BI sedang melakukan revisi PP No.1 tahun 1967, guna menjadi dasar hukum bagi BI untuk melakukan pembayaran atas kenaikan kuota tersebut. Pelaksanaan Revisi PP no.1 Tahun 1967 telah mendapat persetujuan presiden, sesuai dengan surat menteri sekretaris negara Nomor B-958/M.Sesneg/D-4/PU.02/07/2012 tanggal 23 Juli 2012.

Dia katakan, dari gambaran itu, mengkonfirmasikan kepada publik bahwa pembayaran sebesar Rp38,1 Triliun ke IMF adalah anggaran siluman karena belum mendapat persetujuan dari DPR. Kalau hal ini tetap dilaksanakan, berarti Pemerintah sengaja menginjak-injak hak budget DPR tanpa mau meminta persetujuan anggota dewan atas pembayaran kenaikan kuota ke 14 ini.

Selain itu, tegas dia, pemerintah juga telah membajak cadangan devisa negara untuk kepentingaan IMF, dan demi gaya gengsi-gengsian dalam pergaulan International hanya untuk mendapatkan kuota ke 14 saja.

"Ternyata pemerintah lebih murah hati kepada IMF daripada kepada rakyat sendiri. Lihat saja, IMF mendapat alokasi anggaran sebesar Rp38,1 triliun, dan rakyat sendiri melalui BLSM hanya mendapat Rp9,3 Triliun. Dimana, untuk satu Rumah tangga miskin menerima Rp150 ribu perbulan, dan Rp150 ribu hanya cukup untuk satu hari habis bila membeli Rokok dan pulsa saja," kritik Uchok seperti disampaikannya kepada Tribunnews.com, Minggu (16/6/2013).

Karena itu, Seknas FITRA meminta kepada DPR untuk segera menggugat secara hukum dan politik kepada pemerintah atas penggunaan anggaran cadangan divisa sebesar Rp38,1 Triliun untuk pembayaran kenaikan Kuota ke 14.

Padahal, dia tegaskan, kalau pemerintah tidak melakukan pembayaran sebesar Rp38,1 Triliun, berarti Harga BBM tidak jadi naik.

"Gara-gara pembayaran sebesar Rp38,1 Triliun kelihatannya salah satu indikasi kenaikan BBM. Dan kenaikan BBM kali merupakan strategis pemerintah untuk menyengsarakan rakyat sendiri lantaran menjelang bulan puasa, dan bayar-bayar untuk tahun ajaran baru anak sekolah," ujarnya. (Andri Malau)