TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Anggota DPR Komisi IX dari fraksi PDI-P Rieke Diah Pitaloka meminta Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) memeriksa seluruh anggaran yang dipakai Kementerian ESDM bersama instansi terkait. Menurut Rieke pada tahun lalu anggaran sektor hulu migas tidak melalui mekanisme APBN yang disetujui oleh DPR.

"BPK harus memeriksa sektor Hulu migas, Rp 340 triliun pada tahun 2012 digunakan pemerintah tanpa memakai sistem perijinan dari APBN," ujar Rieke emosi keluar dari ruang rapat paripurna, Senin (17/6/2013).

Menurut Rieke anggaran dari sektor hulu migas yang terbuang, bisa memberikan anggaran yang cukup untuk mengurangi defisit negara yang mencapai Rp 41 triliun sampai saat ini.

"Kalau defisit Rp 41 triliun, balikin aja duitnya yang dari sektor hulu migas," jelas Rieke.

Selain itu Rieke menyebutkan pemerintah masih berhutang kepada IMF sebesar Rp 18 triliun di tahun 2012."Gimana nggak hancur APBN nya," ungkap Rieke.

Rieke juga menambahkan kalau operasional SKK Migas selama dibentuk sudah menghabiskan dana sebesar Rp 1,6 triliun. Menurut Rieke, anggaran sebesar itu juga tidak melalui izin DPR.

"Anggaran yang dipakai SKK Migas juga tidak melalui persetujuan," papar Rieke.

Rieke mengungkapkan jika harga BBM bersubsidi dinaikan, belum tentu menyelamatkan anggaran sebesar Rp 41 triliun. Menurut Rieke anggaran yang diinginkan pemerintah sebenarnya sudah dibayar oleh rakyat.

"Rakyat yang harus tanggung, uang itu sudah ada tapi tidak pernah diungkap, kesannya BBM gratis tidak bayar, berapa keuntungan yang dibayarkan rakyat untuk membeli BBM," ucap Rieke ketus.