SBY Harus Bertanggung Jawab Kekerasan dalam Demonstrasi
Rencana pemerintahan SBY dengan partai-partai koalisi pendukungnya yang memaksakan kenaikan harga BBM adalah
Penulis: Muhammad Zulfikar
Editor: Johnson Simanjuntak
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Rencana pemerintahan SBY dengan partai-partai koalisi pendukungnya yang memaksakan kenaikan harga BBM adalah sumber utama yang menyebabkan rakyat bergerak di berbagai daerah di Indonesia, protes menolak kenaikan harga BBM yang dipelopori oleh mahasiswa, pemuda dan buruh.
Ketua Umum Relawan Perjuangan Demokrasi (REPDEM), Masinton Pasaribu mengatakan, represifitas aparat kepolisian untuk meredam aksi-aksi penolakan kenaikan harga BBM bukan hanya ditujukan kepada rakyat yang protes dan berdemonstrasi.
Wartawan yang meliput di lapangan dan memberitakan aksi tersebut juga dijadikan sasaran kekerasan oleh aparat kepolisian, seperti yang terjadi hari ini, Senin (17/6/2013) di Ternate dan Jambi, dua wartawan mengalami tindak kekerasan ditembak oleh aparat kepolisian.
"Pihak yang paling bertanggung jawab atas tertembaknya wartawan yang meliput aksi-aksi penolakan kenaikan harga BBM di berbagai daerah adalah pemerintah, yakni SBY sebagai Presiden yang memimpin pemerintahan dan Jenderal Timur Pradopo sebagai Kapolri," kata Masinton dalam keterangan persnya, Senin (17/6/2013).
Masinton menuturkan, kenaikan harga BBM dan pemberian BLSM bukan kebijakan yang pro rakyat, Presiden SBY yang dipilih langsung oleh rakyat harus mendengarkan suara rakyat yang menolak kenaikan harga BBM dan pemberian BLSM. Membangun dialog dengan cara-cara demokratis. Bukan malah memberangus suara-suara penolakan dengan menggunakan cara-cara kekerasan oleh aparat kepolisian.
"Apalagi hingga mengeluarkan tembakan dengan menyasar wartawan yang meliput di lapangan," ujarnya.
Praktek kekerasan yang dilakukan oleh pemerintahan SBY-Boediono tidak akan mampu meredam gerakan penolakan kenaikan harga BBM. Cara-cara kekerasan yang dilakukan oleh pemerintahan SBY dalam menghadapi aksi protes rakyat mengulangi cara-cara orde baru Soeharto. Represifitas pemerintah akan mengeskalasi gerakan protes dan penolakan kebijakan pemerintahan SBY.
"Satu-satunya cara yang bisa dilakukan SBY untuk meredam gerakan protes rakyat adalah dengan membatalkan rencananya menaikkan harga BBM," katanya.