TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pengamat politik dari Universitas Indonesia Boni Hargens menilai Partai Demokrat dan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) benar-benar berpikir keras menimang-nimang keputusan untuk mendepak Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dari koalisi.

Menurut Boni, adanya kekhawatiran terbentuknya opini Demokrat menzolimin PKS, sangat mendasari Presiden SBY yang hingga kini belum juga mengambil keputusan tegas mengeluarkan Partai yang dikomandoi Anis Matta.

"Kuncinya cuma di situ, Partai Demokrat tidak mau depak PKS karena nanti PKS terkesan dizolimi," ungkap Boni Hargens kepada Tribunnews.com, Rabu (19/6/2013).

Bila itu yang terjadi, maka menurutnya, Partai Demokrat akan sangat dirugikan. Sedangkan PKS akan mendapatkan "durian runtuh" secara politis jika didepak dari koalisi Partai-partai pendukung pemerintah SBY.

"Dia (PKS) pula yang dapat untung politik kalau dikeluarkan dari koalisi," tutur pengamat politik UI ini.

Lanjut Boni, dilema ini yang kini mematri Partai penguasa ini. Sehingga hingga kini pasca-sikap PKS menolak APBN-Perubahan 2013 saat Rapat Paripurna DPR Senin lalu, sanksi tegas belum juga diambil Partai Demokrat dan Presiden SBY.

Karena itu, yang terlihat adalah Partai Demokrat lebih bersikap menunggu PKS tahu diri berseberangan dengan koalisi dan pemerintah dan mundur dari Setgab.

Namun, bak cinta bertepuk sebelah tangan, keinginan Partai Demokrat agar PKS mundur, tak kunjung terjadi. "PKS menunggu diusir biar dizolimi," katanya.