TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pengamat Energi, Komaidi Notonegoro menilai koordinasi antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah masih lambat. Hal itu menjadikan birokrasi perizinan sebagai penghambat produksi minyak dan gas bumi nasional.

"Jika seorang pimpinan sudah memerintahkan seseuatu maka jajaran dibawahnya sudah harus bisa bergerak cepat mengikuti instruksi pimpinannya," ujar Komaidi, di diskusi "Iklim dan Tantangan Investasi Migas di Indonesia" di Dewan Pers, Jum'at (21/6/2013)

Komaidi berpendapat permasalahan perizinan merupakan permasalahan yang relatif tetap sama, namun sulit untuk diselesaikan.

Dengan adanya penyederhanaan perizinan menurutnya akan menguntungkan bagi kedua belah pihak, antara pemerintah dan Kontraktor Kontrak Kerjasama (KKKS).

"Semakin mudah perizinan juga akan menambah cadangan. Karena perizinan yang sulit berpotensi terjadinya jual beli wilayah kerja (WK)," jelas Komaidi

Komaidi pun mengimbau kepada pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk mempertegas seleksi KKKS yang bisa mengikuti lelang WK.

"Agar tidak ada KKKS yang tidak kredibel bisa memperoleh WK," ungkap Komaidi.