TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Hatta Rajasa mengharapkan 1 Juli mendatang penyaluran dana Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM) yang ditujukan bagi 15,5 juta rumah tangga miskin dan rentan sudah menjangkau seluruh kabupaten/kota di Indonesia.

Karena itu, dia mendesak agar PT Pos mempercepat penyaluran Kartu Perlindungan Sosial yang sebagian masih harus diserahkan.

"Tanggal 1 Juli diharapkan seluruh kabupaten/kota se-Indonesia sudah tersalurkan," harap Hatta di kompleks istana Negara, Jakarta, Senin (24/6/2013).

Hatta mengklaim bahwa penyaluran BLSM tahun ini jauh lebih tertib dibandingkan tahun sebelumnya yakni 2008 dan 2005. Karena untuk penyaluran BLSM tahun ini masyarakat diberikan informasi mengenai jadwal kapan bisa mengambil dana BLSM tersebut.

"Dan yang mengambil itu berbeda dengan 2008-2005, karena mereka yang betul-betul memegang kartu yang berhak. Kalau dulu kan kupon. Kupon ini bisa dititipkan orang bisa dijualnya dengan orang, sehingga kesan tidak tepat sasarannnya itu tinggi," tegas dia.

Dengan sistem sekarang, menurut Hatta kalaupun ada ketidaktepatan sasaran terjadi maka jumlahnya kecil sekali dibandingkan dengan 15,5 juta KK yang menjadi target.

"Jadi so far so good kita harapkan semuanya bisa berjalan lancar," ungkapnya.

Sementara itu, sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat (Menkokesra) Agung Laksono berharap penyaluran dana bantuan langsung sementara masyarakat (BLSM) yang ditujukan bagi 15,5 juta rumah tangga miskin dan rentan bisa tepat sasaran.

"Data penerima BLSM sudah mengalami perbaikan berulang kali, sehingga menghasilkan data yang akurasinya jauh lebih baik dibanding penyaluran program sebelumnya," kata Agung di Jakarta, Minggu (23/6/2013), seraya menambahkan dirinya telah memantau langsung penyaluran BLSM di berbagai wilayah.

Dia menambahkan, pemberian dana BLSM yang dilakukan oleh pemerintah akan dilakukan secara bertahap dan diberikan selambat-lambatnya pada 2 Desember 2013 sehingga masyarakat yang belum mendapatkan bisa diproses pada tahap kedua pada bulan September.

Agung menambahkan, ada sejumlah menteri yang melakukan pengawasan untuk memantau penyaluran BLSM sekaligus melihat secara langsung kondisi dan hambatan-hambatan yang ada di lapangan. (Andri Malau)