TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Partai Hanura akan mengawali sidang sengketa pemilu di Bawaslu pada Rabu nanti. Hanura tak menerima, gara-gara salah dalam penempatan nomor urut perempuan, KPU menggugurkan keterwakilan calonnya untuk daerah pemilihan Jawa Barat II.

"Hanura berharap Bawaslu bisa melihat persoalan secara proporsional," ujar Ketua DPP Hanura, Yuddy Chrisnandi usai diskusi kebangsaan yang digagas Bawaslu, "Mewujudkan Pemilu 2014 Bersih, Berkualitas, dan Bermartabat," di Jakarta, Selasa (25/6/2013).

Yuddy menambahkan, untuk menghindari kecurigaan dari berbagai pihak, Hanura mengusulkan kepada Bawaslu agar parpol lain yang tidak bersengketa juga diundang, dan dihadirkan dalam proses pembahasan untuk mendengarkan pandangan parpol bersengketa.

"Sehingga alasan-alasan yang dikemukakan apabila dalam jalur konstitusi masuk akal dan dalam bagian prinsip-prinsip musyawarah untuk terselenggaranya pemilu untuk memberikan ksempatan terhadap semua pihak. Sehingga keputusannya tak memberatkan atau mengorbankan parpol di dapil tertentu," katanya.

Menurutnya, dalam prinsip-prinsip demokrasi Pancasila, musyawarah dan mufakat selalu dikedepankan untuk mendapat keadilan. Karenanya, semua intitusi penyelenggara pemilu bersikap adil mengedepankan nilai-nilai musyawarah sesuai ideologi pancasila.

"Secara peraturan namanya juga DCS. Itu kan masih bisa dilakukan perubahan-perubahan, dan penyempurnaan, sejauh tidak melanggar ketentuan tahapan pemilu. Jadi kita harap Bawaslu bisa melihat secara proposional dan mengabulkan gugatan partai Hanura untuk mengembalikan proporsi dapil Jabar II," tegasnya.

Dalam keputusannya, KPU menggugurkan keterwakilan calon DPR RI dari Hanura untuk dapil Jabar II. Keterwakilan caleg Hanura di dapil ini sudah memenuhi kuota 30 persen perempuan. Hanya saja, penempatan nomor urutnya salah sehingga KPU menggugurkan Hanura di dapil ini.