TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Partai Hanura menilai, kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) dengan memberikan kompensasi berupa BLSM (Bantuan Langsung Sementara Masyarakat), hanya berorientasi untuk pencitraan partai koalisi pemerintah.

Ketua DPP Hanura Yuddy Chrisnandi menegaskan, BLSM bukan solusi yangg tepat untuk mengatasi dampak kenaikan harga BBM. Mengingat, program itu sangat rawan diselewengkan, dan bias sasaran. Banyak warga miskin yang tidak mendapat BLSM.

"BLSM juga memungkinkan dimanfaatkan secara politik oleh partai koalisi pemerintah yang tidak berorientasi pada kesejahteraan namun pencitraan," ujar Yuddy saat ditemui wartawan di Hotel Grand Sahid, Jakarta, Selasa (25/6/2013).

Yuddy menambahkan, Hanura sejak awal menolak kenaikan harga BBM, karena masih banyak sumber-sumber keuangan negara yang masih bisa dipakai untuk mempertahankan subsidi bagi rakyat.

Juga, harga minyak international masih di bawah batas harga psikologis, yakni 100 dolar AS per barel.

Sebagai partai oposisi, Hanura mencurigai kepentingan menaikkan harga BBM bukan karena aspek ekonomi, tapi menjadi instrumen politik untuk kelahiran program BLSM.

Pemberian BLSM jelas tidak edukatif dan sekadar memerbaiki citra partai pemerintah yang tengah terpuruk.

"Maka, seluruh kekuatan politik non-koalisi dan masyarakat sipil harus mengatasi penyaluran BLSM tepat sasaran, tidak tebang pilih, dan bukan ajang bancakan parpol-parpol pendukung kenaikan harga BBM yang menyengsarakan kesejahteraan rakyat," ajaknya. (*)