TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Hatta Rajasa, mengakui ada kesalahan teknis dalam penyebaran kartu Bantuan Tunai Langsung Sementara Masyarakat (BLSM), sehingga bantuan tidak tepat sasaran.

"Jadi begini, 15,5 juta (penerima BLSM) ada saja human error. Kesalahan database terjadi, tapi tidak banyak. Data ini selalu diperbarui tiga tahun. Jadi, kalau rezeki bertambah, tidak dapat lagi," katanya usai meninjau langsung pembagian BLSM di Kantor Pos Kramat Jati, Jakarta Timur, Selasa (25/6/2013).

Hatta menambahkan, warga yang berhak namun belum menerima BLSM, akan ada musyawarah di tingkat kelurahan. Musyawarah akan membahas dan merinci kembali pembagian kartu BLSM.

"Ada mekanisme melalui musyawarah desa dan kelurahan, jika ada perbedaan data dengan pemerintah. Pasti dari 15,5 juta, ada saja perbedaan. Yang merasa harus dapat, kok malah enggak dapat. Tapi, keadaan ini lebih baik dari 2008 dan 2005," tuturnya.

Selain yang belum mendapatkan kartu BLSM, musyawarah juga membahas masyarakat yang sebenarnya tidak berhak mendapatkan BLSM, namun masih mendapatkan BLSM.

Untuk itu, masyarakat yang sebenarnya mampu dan tidak berhak, diimbau untuk mengembalikan kartu BLSM.

"Di musyawarah desa, orang yang mengembalikan kartu BLSM, lalu disalurkan ke yang berhak, setelah itu baru direvisi," jelasnya.

Untuk kelancaran pembagian BLSM, ada tim pemantau dari tiap-tiap kementerian. Ada juga satgas di setiap daerah.

"Secara real time, data-data masuk terus dalam informasi kami, termasuk pengaduan-pengaduan dan saran-saran dari seluruh masyarakat juga direspons," beber Hatta. (*)