Penyaluran BLSM, Drama Politik Pemerintah

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) disertai pemberian kompensasi bagi masyarakat miskin salah satunya bantuan langsung sementara masyarakat (BLSM) hanya drama politik yang diperankan pemerintah.

"Kenaikan harga BBM dan pemberian BLSM itu menjadi drama politik, seolah-seolah menjadi suatu pembenar untuk menunjukkan iklan politik bahwa rakyat memang perlu BLSM," sindir Wasekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto di Jakarta, Selasa (25/6/2013).

Menurut Hasto, cara pemerintah keliru memberdayakan warga miskin dan tak mampu lewat BLSM. Karena merujuk konstitusi, Pemerintah bertugas memberdayakan mereka lewat usaha produktif yang bisa mengangkat ekonominya.

"Konteksnya menjadi tugas Pemerintah untuk menciptakan lapangan pekerjaan bagi rakyat, bukan untuk mengkompensasikan penderitaan rakyat yang sifatnya hanya sementara," terang Hasto.

Sejak awal, PDI perjuangan mempersoalkan kompensasi kenaikan harga BBM lewat BLSM. Untuk memperlakukan rakyat sebagai orang yang bermartabat, dan bentuk tanggunjawab negara, fakir miskin dipelihara negara dengan memberdayakannya.

Pemberian BLSM, justru melalui cara-cara yang karikatif dengan memberikan uang apalagi yang sifatnya jangka pendek. Itu artinya Pemerintah memposisikan warga miskin untuk terus dikasihani tanpa membuka ruang bagi mereka lebih baik.

"Kita juga melihat ada persoalan ideologis. Kita tahu kenaikan harga BBM ini berakibat pada penderitaan rakyat, penderitaan yang tidak dapat dikompensasikan, dengan pemberian seolah-olah belas kasihan," terangnya. 

PDI Perjuangan mengkritik pemerintah selama ini tidak pernah melihat upaya lain untuk meningkatkan kemampuan produksi rakyat, sehingga kemudian dikorbankan secara politis oleh kekuasaan.

PDI Perjuangan mengalami bagaimana drama politik penguasa sedemikian kental ketika pada Juni 2008 sampai Februari 2009 atau menjelang pemilu, Pemerintah memberikan dana BLT yang jumlahnya begit besar.

"Yang nampak, motif politik penguasa begitu besar daripada kompensasi kepada rakyat akibat kenaikan BBM. Kenaikan BBM ini akibat missed manajemen fiskal pemerintah. Bukan sebagai akibat kenaikan BBM luar," katanya lagi.