TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Jumlah petugas Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) yang tidak seimbang dengan jumlah Narapidana (Napi) menjadi permasalahan tersendiri yang bisa memicu penghuninya bersikap anarkis.

Anggota Komisi III DPR RI Martin Hutabarat meminta supaya Kementrian Hukum dan HAM (Kemenkumham) secepatnya melakukan evaluasi terhadap buruknya manajemen Lapas agar bisa dicari solusi terbaiknya.

“Saya lihat kalau Kemenkumham cepat membuat evaluasi dan memperbaiki manajemen dari pada Lembaga Pemasyarakatan yang pas dirasakan ada kekurangan tenaga, tenaga dalam menjaga keamanan. Seperti di Tanjung Gusta itu hanya 18 penjaga untuk 2600 tahanan,” papar Martin saat ditemui wartawan di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Kamis (18/7/2013).

Dalam jangka pendek, Kemenkumham bisa menggandeng institusi lain dalam menjaga keamanan di Lapas-Lapas, seperti dengan menggandeng TNI

“Disini sebenarnya Kemenkumham bisa gandeng TNI, TNI itu bisa dilibatkan bergiliran untuk ikut menjaga Lapas-Lapas. Dimana tenaga pengamanan internal Kemenkumham kurang, jadi sebenarnya bisa disinegikan, seperti yang saya lihat di Tanjung Gusta kemarin TNI itu bisa diterima Napi untuk menjaga mereka sehingga bisa tenang, bisa kondusif, ini harus jadi evaluasi,” ungkapnya.