TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Anggota Komisi III bidang Hukum DPR RI, Sarifuddin Sudding, mendukung upaya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan investigasi proyek jalan di daerah pantai utara pulau Jawa (pantura). Sebab, proyek yang nyaris tidak pernah selesai dan menjadi sumber kemacetan dari tahun ke tahun tersebut sudah merugikan  masyarakat, terutama para pengguna jalan.

Menurut Sudding, Jalur pantura menjadi jalur utama distribusi barang, mulai dari hasil bumi, hasil kerajinan sampai produk-produk ekspor. Dengan berlarut-larutnya proyek jalan Pantura sehingga menimbulkan kemacetan yang luar biasa, jelas merugikan masyarakat banyak, terutama para pengguna jalur Pantura.

“Maka, kita mendukung penuh upaya KPK untuk melakukan investigasi  terkait kemungkinan adanya penyelewengan dalam proyek pantura. Jika ada yang tidak beres, silakan diungkap tuntas, kami di Komisi III DPR RI akan mem-back up KPK,“ tegas Sudding dalam keterangan yang diterima Tribunnews.com, Minggu (21/7/2013).

Sebelumnya,  Wakil Ketua KPK, Busro Mukoddas menyampaikan kepada media bahwa KPK tengah menelusuri secara khusus proyek perbaikan jalan di jalur Pantai Utara Jawa, yang intensitas pekerjaannya selalu meningkat menjelang Lebaran. Busro juga mengungkapkan bahwa dari penelusuran KPK sebelumnya ditemukan ada kejanggalan, serta ditemukan ketidakcocokan anggaran di beberapa daerah. Dari laporan tim Busyro, ada temuan riil yang mencurigakan.

Sudding juga mengingatkan, dampak dari proyek yang berlarut-larut tidak hanya menimpa para pengusaha saja, tapi juga ikut dirasakan rakyat kecil, mulai dari Petani, Peternak, Nelayan, sampai sopir angkutan.

Panjang jalan pantura sendiri mencapai 1.316 km dari Merak di Cilegon hingga Pelabuhan Ketapang di Banyuwangi. Provinsi yang dilalui ialah Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur.  Di beberapa daerah terutama di Jateng dan Jabar, jalanan rusak parah dan penuh lubang sehingga menghambat laju kendaraan.

“Proyek perbaikan jalur Pantura ini nyaris menjadi proyek abadi, karena setiap tahun tidak pernah selesai,” tegas ketua Fraksi Partai Hanura ini.

Dia merinci, para petani yang hendak menjual hasil pertanian menjadi susah, karena perjalanan yang panjang. Peternak dan nelayan di Jawa Tengah dan Jawa Barat yang akan mengirim hasil ke daerah lain juga sangat terhambat. Demikian juga para sopir bus, sopir truk dan sopir angkutan, selain rugi waktu, bahan bakar yang meningkat akibat macet sangat merugikan mereka.

Sudding mengaku heran, proyek perbaikan jalur Pantura yang menelan dana triliunan rupiah tersebut dari tahun ke tahun tidak pernah selesai. Padahal semestinya, sebuah proyek tentu sudah diperhitungkan jangka waktu pengerjaan serta ketahanan jalan yang dikerjakan.

“Proyek disitu tiap tahun selalu ada perbaikan tapi tidak pernah selesai. Alasannya selalu kelebihan beban dan muatan. Memangnya tidak ada insinyur yang bisa menghitung berapa kekuatan dan ketahanan beban terhadap jalan? Sekali lagi, yang paling menderita adalah rakyat kecil yang tidak tahu apa-apa,” tukasnya.