TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pernyataan Wakil Gubernur PDIP Rano Karno dalam perspektif budaya serta komunikasi politik dianggap sebagai bentuk  kritik secara halus bagi kepemimpinan Ratu Atut. Demikian dikatakan Wasekjen PDIP Hasto Kristiyanto melalui pesan singkat, Rabu (24/7/2013).

"Tidak diragukan lagi bahwa terpilihnya Atut-Rano pada saat itu terjadi dalam situasi dimana ada persoalan berkaitan dengan tranparansi anggaran pada kepemimpinan Atut periode sebelumnya," kata Hasto.

Hadirnya Rano Karno, kata Hasto, didukung oleh kekuatan mesin PDI Perjuangan yang solid seharusnya menjadi dasar di dalam pengelolaan kekuasaan pemerintahan di Prop Banten.

"Sayang sekali kalau potensi Rano yang begitu besar dan memiliki kompetensi di dalam  sosial pemerintahann kemudian hanya didiamkan saja untuk hal-hal yang sifatnya seremonial," kata Hasto.

Si Doel anak betawi itu, kata Hasto, memiliki kekuatan transformatif untuk mengubah kondisi sosial kemasyarakatan yang masih terbelenggu oleh berbagai persoalan kemiskinan dan ketertinggalan di aspek pendidikan.

"Tugas ini seharusnya dipercayakan penuh ke Rano Karno. Bagaimana pun juga ketika rakyat Banten memilih, yang dipilih. Adalah satu paket pasangan Atut-Rano" ujarnya.