Nikmati berita interaktif dan LIVE report 24 jam hanya di TribunX
Tribun

Golkar: Miing "Lebay" Ungkap Hubungan Atut-Rano Karno

Partai Golkar menuding Dedi "Miing' Gumilar yang menyebabkan persoalan antara Gubernur Banten Ratu Atut

Penulis: Ferdinand Waskita
Editor: Hendra Gunawan
zoom-in Golkar: Miing
Tribunnews.com/fajar Pratama
Miing 

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Ferdinand Waskita

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -- Partai Golkar menuding Dedi "Miing' Gumilar yang menyebabkan persoalan antara Gubernur Banten Ratu Atut  Chosyah dengan Wakil Gubernur Rano Karno semakin membesar.

Wasekjen Golkar Tb Ace Hasan Syadzily mengatakan sebagai pasangan Gubernur - Wakil Gubernur yang mendapatkan mandat yang besar dari rakyat Banten, seharusnya Atut dan Rano Karno dapat menunjukkan kinerja pemerintahan dengan baik untuk memenuhi janji politiknya membangun Banten menjadi lebih baik.

"Justru yang berlebihan adalah penyampaian Miing ke publik tentang hubungan antara Atut dengan Rano," kata Ace melalui pesan singkat, Jumat (26/7/2013).

Seharusnya, kata Ace, Miing sebagai orang Banten dan sahabat dekat Rano menyarankan agar Wakil Gubernur Banten itu tetap menjaga hubungan baik dengan Atut. Terlepas dari kelemahan Pemerintahan yang dipimpin Atut, Rano Karno adalah merupakan bagian dari Pemerintahan Banten.

"Baik dan buruknya, tentu Rano juga harus bertanggungjawab mengemban kepercayaan masyarakat," ujarnya.

Sebagai sesama pengusung pasangan ini, katanya,  Miing yang berasal dari PDIP dan Partai Golkar justru seharusnya berkewajiban agar dapat mengawal pemerintahan hingga berhasil.

Berita Rekomendasi

Ace mengatakan pasangan ini masih menyisakan waktu tiga tahun ke depan untuk menunjukkan kinerjanya mensejahterakan masyarakat Banten.

"Sangat disayangkan jika salah satu di antara kedua pemimpin Banten kurang memiliki hubungan yang harmonis," tuturnya.

Padahal, jika mengacu pada aturan perundang-undangan yang berlaku, Kepala daerah dan Wakil Kepala daerah itu memiliki peran dan tugasnya masing-masing.

"Dalam UU Pemerintah Daerah jelas diatur tugas pokok organisasi masing-masing sehingga seharusnya tidak ada ketegangan antara Gubernur dan wakilnya," kata Anggota Komisi VIII itu.

Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda
Baca WhatsApp Tribunnews
Tribunnews
Ikuti kami di
© 2025 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas