Perekrutan Anggota KPUD Dinilai Ada Intervensi Politik
Proses perekrutan KPUD periode lalu tidak lepas dari intervensi politik.
Laporan Ida Ayu Lestari
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - TB H Ace Hasan Syadzily, anggota Komisi VIII DPR dari Fraksi Golkar mengatakan, proses perekrutan KPUD periode lalu tidak lepas dari intervensi politik.
Dia mengatakan, proses perekrutan KPUD periode lalu dilakukan melalui daerah setempat.
"Itu yang menyebabkan tidak bisa netral. KPUD bertugas menemukan intervensi tersebut," kata Ace, dalam talk show di Gedung DPD, Jakarta, Jumat, (26/7/2013).
Ace menuturkan, banyak kasus di mana KPUD yang tidak independen. Dia mencontohkan Pemilihan Wali Kota Tangerang, di mana salah satu calon wali kota dibatalkan, karena tidak mendapat izin dari atasannya. Sementara, atasannya mencalonkan diri juga dalam pemilihan wali kota.
"Jadi, kalau kita mau jujur, independensi dari pemilu betul-betul harus kuat," tutur Ace.
Talk show yang digelar DPD bertema 'Menyapa Kinerja KPUD dan Potensi Konflik di Daerah'. Talk show menghadirkan Ketua Komite I DPD RI/Senator Sumatera Barat Alirman Sori; Anggota Komisi VIII DPR Fraksi Golkar, TB H Ace Hasan Syadzily; dan mantan anggota Bawaslu Wahidah Syuaib. (*)
