TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua DPP Partai Demokrat, Didi Irawadi Syamsuddin sepakat dengan rencana Komisi Pemilihan Umum (KPU) akan membatasi alat peraga dalam masa kampanye.

Pasalnya, menurutnya, dengan dibatasi alat peraga maka tidak ada lagi Calon Legislatif tertentu dengan modal sangat besar bisa memasang ribuan bahkan puluhan ribu alat peraga diberbagai sudut dan pelosok-pelosok daerah pemilihan (dapilnya).

Sedangkan di sisi lain, caleg-caleg yang dananya terbatas tentu tidak akan mampu pasang banyak alat peraga.

Selain untuk menciptakan keadilan dan kesetaraan, aturan ini dipandang juga menciptakan ketertiban dan keindahan kota/desa tidak terganggu.

"Saya kira ini ide yang cukup baik, yang penting KPU benar-benar tegas, ungkap anggota Komisi III DPR ini, kepada Tribunnews.com, Sabtu (3/8/2013).

"Ini menegaskan aturan yang ada, dengan dibatasi alat peraga maka tidak ada lagi caleg-caleg tertentu dengan modal sangat besar bisa memasang ribuan bahkan puluhan ribu alat peraga diberbagai sudut dan pelosok-pelosok dapilnya," tegasnya.

Sebelumnya diberitakan, KPU berupaya segera menyelesaikan rancangan Peraturan KPU (PKPU). Selasa (30/7) di Hotel Borobudur, Jakarta, KPU dan Komisi II membahas draf perubahan PKPU Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD. 

Usai mewacanakan rencana pengetatan dana kampanye, kini salah satu bahasan yang mengemuka, soal pembatasan alat peraga dalam masa kampanye. Pasal 17 draf tersebut menyebut tentang larangan pemasangan alat peraga kampanye seperti di tempat ibadah, rumah sakit, gedung milik pemerintah, sekolah, dan sarana publik lain. Selanjutnya, peserta pemilu hanya boleh memasang alat peraga kampanye berbentuk baliho maksimal di dua titik pada tiap kecamatan.