TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wakil Ketua DPR Pramono Anung tidak menyangkal pemberian Bintang Mahaputra dipengaruhi adanya kedekatan politis. Diketahui, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menganugerahkan  Bintang Tanda Jasa kepada 28 tokoh bangsa pada Upacara Penganugerahan Tanda Kehormatan RI.

"Pertimbangannya bisa berbagai hal. Termasuk kontribusi, kedekatan, politis pasti ada. Tidak semata-mata bebas nilai," kata Pramono di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (14/8/2013).

Pramono mengatakan Presiden SBY sudah mengetahui konsekuensi dari pemberian bintang jasa tersebut terhadap reaksi publik. "Ini sepenuhnya kewenangan presiden selaku kepala negara," imbuhnya.

Politisi Senior PDIP itu mengatakan pemberian bintang jasa itu mempertimbangkan latar belakang, peran dan kontribusi pada negara.

"Memang seyogyanya diberikan pada yang berjasa bagi negara. Ini tidak diperdebatkan karena kewenangan presiden, DPR tak memiliki ruang. Pemberian tak perlu fungsi utama DPR, publiklah yang memberikan penilaian," tuturnya.

Sebelumnya, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menganugerahkan  Bintang Tanda Jasa kepada 28 tokoh bangsa pada Upacara Penganugerahan Tanda Kehormatan RI, di Istana Negara, Selasa (13/8/2013).

Para tokoh yang dinilai berjasa kepada negara diberikan tanda kebesaran melalui Keppres nomor 57/TK/2013.

Pemberian penganugerahaan ini diberikan setiap menjelang peringatan HUT Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia, pemerintah dan negara memberikan penghargaan kepada warga negara atas jasa-jasanya yang luar biasa terhadap bangsa dan negara.

Pada tahun ini terdapat 28 orang penerima tanda jasa baik itu Bintang Mahaputera Adipradana, Mahaputera Utama, Mahaputera Nararya, Bintang Jasa Utama, Budaya Parama Dharma, dan Bintang Jasa Nararya.

Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Djoko Suyanto menegaskan sejumlah menteri diberikan penganugerahan karena pengabdiannya kepada bangsa membantu tugas Presiden.

"Karena sudah menjabat dua periode dan meringankan tugas Presiden," kata Djoko Suyanto.