Tribunnews.com, JAKARTA - Pidato Nota Keuangan R-APBNP 2014 yang akan disampaikan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) di gedung DPR RI Jakarta, Jumat (16/8/2013), besok, diharapkan dapat menuntaskan janji pembangunan inklusif seperti yang dikampanyekan pada tahun 2009 yang lalu.

Demikian dikemukakan Anggota Komisi XI DPR RI dari Fraksi PDI-P Arif Budimanta dalam keterangannya, Kamis (15/8/2013).
"Presiden SBY dalam visi misinya ketika kampanye capres 2009 mengedepankan strategi pembangunan inklusif (pemerataan akses dan aset pembangunan). Tetapi kenyataannya justru yang terjadi adalah pemusatan aset yang ditunjukkan oleh gini ratio yang semakin tinggi," kata Arif.

Menurut Direktur Eksekutif Mega Institute ini dari sisi aset tahun  2004 ketika Presiden SBY baru mulai berkuasa angka gini ratio 0,32 dan 20% masyarakat berpendatan tertinggi menguasai
40% pendapatan nasional namun kini gini ratio 0,41 dan 20% masyarat berpenghasilan tertinggi menguasai 48% pendapatan nasional.

Dimana dari sisi akses juga terjadi penurunan. Jika pada tahun 2010 1 persen pertumbuhan mampu membuka 567 ribu lapangan kerja baru, maka tahun 2012 berkurang hampir 300% yaitu menjadi 178 ribu lapangan kerja per 1 persen pertumbuhan.

"Disisi lain pembangunan inklusif juga mensyaratkan adanya akses stabilitas ekonomi rumah tangga yang ditunjukkan oleh stabilitas harga kebutuhan pokok dasar masyarakat. Tetapi justru harga-harga tersebut meningkat dengat pesat malah ada yang mencapai dua kali lipat dibandingkan dengan harga pada tahun 2009 seperti misalnya harga daging," ujar Arif.

Menurut Arif, kebijakan fiskal yang selama 5 tahun terakhir ini cenderung ekspansif yang ditunjukkan dengan defisit APBN yang semakin membesar dan utang yang meningkat ternyata semakin menjauhkan partisipasi masa rakyat dalam pembangunan.

"Untuk itu kebijakan fiskal perlu dikonsolidasikan kembali agar makna pembangunan inklusif yang pernah didengung2kan itu bukanlah hanya jargon kampanye semata," kata Arif. (aco)