TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Komisi V DPR RI kecewa dengan kinerja Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal (KPDT), dalam penyaluran dana bantuan sosial (bansos).

Pasalnya, dari sekitar Rp 459,56 miliar dana bansos yang disalurkan KPDT pada tahun 2012, Rp 60,8 miliar di antaranya bermasalah.

Anggota Komisi V DPR RI Sigit Sosiantomo mengatakan, dari Rp 60,8 miliar penyaluran dana bansos yang bermasalah tersebut, Rp 50,6 miliar penggunaannya tidak sesuai dengan peruntukan.

Sementara Rp 5,5 miliar lainnya belum dipertanggungjawabkan, dan Rp 4,7 miliar sisanya kekurangan volume dan denda keterlambatan yang belum dipungut.

"Dari laporan Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) yang kami terima, penyaluran bansos di KPDT memang bermasalah. Mulai dari penggunaannya yang tidak sesuai, belum dipertanggungjawabkan, sampai adanya kekurangan volume pekerjaan. Jujur, Kami kecewa dengan kinerja KPDT," kata Sigit, seperti dalam rilis yang diterima Redaksi Tribun, Rabu (21/08/2013).

Ia mengkhawatirkan, penyaluran dana bansos yang tak tepat sasaran ini bisa berakibat fatal bagi pemerintah maupun masyarakat. Bagi pemerintah, persoalan ini bisa berakibat pelanggaran hukum.

Sementara bagi masyarakat, permasalahan ini mengurangi akselerasi pemerataan pembangunan di berbagai daerah yang masih dikategorikan tertinggal.

"Apalagi, dana bansos KPDT ini per tahun selalu mengalami kenaikan signifikan. Kalau tidak segera dibenahi, maka penyimpangan dana itu bakal lebih besar," tegasnya.