TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Nama Presiden disebut-sebut dalam kesimpulan hasil audit tahap II Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas proyek pengadaan sarana dan prasarana olahraga di Hambalang, Bogor, Jawa Barat.

Dalam dokumen kesimpulan di halaman 42 audit tahap II Hambalang yang diterima wartawan, dalam poin pertama soal "Melakukan pertemuan dengan MRM tentang rencana proyek Sentul", tertuang, MAT selaku Marketing DK-1 PT AK pertama kali bertemu dengan seseorang bernisial MRM sekitar awal Januari 2009, yang diperkenalkan oleh orang berinisial LHd.

Informasi yang dihimpun, MAT merujuk pada M Arief Taufiqurrahman, mantan PT Adhi Karya. Seperti diketahui, M Arief Taufiqurrahman telah resmi dicegah berpergian ke luar negeri sejak tanggal 3 Desember 2012 oleh KPK. Sedangkan, MRM merujuk pada Mindo Rosallina Manulang, mantan anak buah Muhammad Nazaruddin.

Pada saat itu, MAT mewakili Kepala DK I (TBMN) menghadiri undangan kepada divisi BUMN di sebuah kantor yang terletak di jalan Casablanca, di belakang Hotel Haris, Jakarta Selatan. TBMN adalah Teuku Bagus Mokhamad Noer, Ketua Konsorsium Proyek Hambalang.

"Pada pertemuan tersebut PT PP yang dihakili LHd dan PT DGI yang diwakili MRM menyatakan berminat mendapat proyek Hambalang," begitu tertulis dalam dokumen.

Lebih lanjut, dalam pertemuan itu sebenarnya membahas terkait kekurangan alokasi anggaran pendidikan tahun 2009 yang kurang dari 20 persen.

"Hal ini akan membahayakan posisi presiden yang kemungkinan disomasi," begitu bunyi kesimpulan hal 42 lagi.

Nah, untuk memenuhi 20 persen anggaran pendidikan tersebut maka diambil dari dana yang bersumber dari rekening 'BA 99'. Yang kemudian dana tersebut dialihkan jadi belanja modal di bidang pendidikan. Dari situlah Rosa akan berperan proyek-proyek (termasuk di dalamnya proyek Sentul) kepada beberapa BUMN Karya yang kemudian akan bekerja sama dengan PT Anak Negeri dan atau PT Anugerah.

"Pada waktu itu proyek Sentul tersebut hendak diberikan kepada PT PP seperti keinginan LHd. Selain itu MRM juga menunjukan daftar pekerjaan yang akan rencananya akan diberikan ke BUMN-BUMN Karya tertentu,"tulis dokumen tersebut.