TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Asosiasi Pedagang Kaki Lima Indonesia (APKLI) mengeluarkan maklumat dalam pemberdayaan dan perlindungan untuk masa depan kesejahteraan para PKL dan keluarganya yang berjumlah hampir 25 juta PKL dalam mengadu nasibnya.

Ketua Umum APKLI, Ali Mahsun, menuturkan, dikeluarkannya lima maklumat tersebut penting dalam mengawal proses advokasi PKL.  Kelima maklumat atau perintah kepada pengurus APKLI di seluruh Indonesia itu berisi, pertama, APKLI segera turun ke bawah menyatukan diri dengan PKL, membela, melindungi, dan memanusiakan mereka.

"Tidak boleh ada perlakuan kolonialistik, intimidatif, dan diskriminatif kepada PKL di seluruh Tanah Air," kata Ali dalam siaran persnya, Rabu (28/8/2013).

Selanjutnya, APKLI mendesak pemerintah daerah (Pemda) segera menerbitkan peraturan daerah (Perda), paling tidak peraturan gubernur (Pergub), peraturan bupati (Perbup), peraturan wali kota (Perwalikota) tentang penataan dan pemberdayaan PKL berlandaskan peraturan presiden (Perpres) RI nomor 125 tahun 2013.

Lebih jauh Ali menjelaskan, tanpa Perda PKL, maka semua pengelolaan dan penataan hanya retorika belaka, karena dapat menimbulkan masalah baru dan reduplikasi PKL ke tempat semula.

"Ketiga, memaksimalkan gerakan Koperasi Bintang Lima Indonesia di wilayah dan daerah masing-masing sebagai upaya akselerasi peningkatan kapasitas building usaha PKL di seluruh Indonesia," ucapnya.

Kemudian keempat, Relawan Kaki Lima Indonesia APKLI harus segera mendampingi dan senantiasa bersama PKL di manapun, kapanpun, dan kondisi apapun.

Terakhri Ali mendesak agar segera laksanakan program beasiswa anak PKL yang dikelola oleh Yayasan Beasiswa Anak PKL-APKLI, sebagai kail mutiara pemimpin bangsa yang berserakan di antara jutaan anak PKL yang terselubung ketidakberdayaan.

"Bahwa hanya di lingkungan yang sulitlah lahir pemimpin yang inspiring, strong character, dan risk taker untuk bangsa dan negara Indonesia," tuturnya.

Selain memerintahkan jajarannya, Ali juga mengimbau pemerintah dan segenap elemen bangsa lainnya untuk berkenan menjalin kerja sama dan kemitraan dengan APKLI dalam penataan dan pemberdayaan PKL di seluruh Indonesia.

Hal ini, dianggapnya sangat penting karena jika 25 juta PKL berdaya, maka kedaulatan dan kemandirian perekonomian bangsa akan kuat dan kokoh hadapi AEC 2015 dan Pasar Tunggal Dunia 2020.