TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -- Partai Golkar menilai Pemerintah memang tidak peduli dengan masalah ketenagakerjaan baik persoalan buruh dan Tenaga Kerja Indonesia yang terancam kehilangan nyawa.

Menurut anggota Komisi IX DPR RI, Poempida Hidayatulloh fakta ketidakpedulian pemerintah adalah selalu lambannya penanganan nasib TKI yang terancam hukuman penjara maupun hukuman mati hingga kasus buruh di dalam negeri yang tidak dibayar.

“Selain selalu terlambat dalam penanganan TKI bermasalah, kini Menakertrans ternyata mengingkari janjinya terhadap para korban perbudakaan Pabrik Kuali Tangerang. Saya menjadi semakin yakin bahwa Pemerintah sama sekali tidak mempunyai inisiatif untuk memperbaiki diri dalam konteks menyelesaikan masalah ketenagakerjaan,” tegasnya dalam keterangan tertulisnya.

Anggaran Pengawasan, lanjutnya,  tidak menjadi prioritas dari Kemnakertrans. Padahal betapa pentingnya Pengawasan ini dalam melindungi hak-hak para pekerja juga masalah status hukumnya. Pengawasan pun harus menjangkau sampai tingkat proses hukumnya. Agar terjadi kepastian hukum dan memberikan efek jera bagi mereka yang melanggarnya.

“Banyak sekali kasus-kasus ketenagaankerjaan mandeg karena tidak proaktifnya Kemnakertrans dalam menindaklanjuti dan mengawal proses hukum yang berjalan,” ujarnya.

Selain dari pada itu, sebenarnya Menakertrans dapat memberikan santunan langsung kepada para korban perbudakan Pabrik Kuali Tangerang ini, dan dapat mengatur mereka untuk turut serta dalam program padat karya kemnakertrans. Sehingga mereka kemudian dapat menikmati pekerjaan yang layak.

Untuk masa mendatang, Menakertrans dapat menjadikan desa asal para korban ini menjadi target program desa produktif yang ada di Kemnakertrans karena desa asal para korban pabrik Kuali tersebut teridentifikasi sebagai daerah miskin.

“Jadi sangat layak untuk mendapatkan program tersebut. Jika program ini berjalan para korban ini secara tidak langsung dijadikan “pahlawan” oleh Kemnakertrans untuk desanya. Saya sangat menyayangkan tindakan-tindakan pasif dari Kemnakertrans dalam masalah ini,” tegasnya.

Tentu hal ini akan menjadi catatan khusus dirinya dalam menggunakan hak pengawasan DPR. Sehingga Partai Golkar jelas harus bersikap dalam mempertanyakan dan menekan kebijakan-kebijakan Kemnakertrans.