Fraksi Demokrat Bawa Masalah Ruhut ke DPP
Fraksi Partai Demokrat akan membawa persoalan Ruhut Sitompul kedalam rapat dewan pengurus pusat
Penulis: Ferdinand Waskita
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Fraksi Partai Demokrat akan membawa persoalan Ruhut Sitompul kedalam rapat dewan pengurus pusat. Keputusan tersebut diambil setelah fraksi menggelar rapat pimpinan membahas penunjukkan Ruhut sebagai Ketua Komisi III DPR.
"Hasilnya nanti malam kita akan bertemu dengan DPP, akan melaporkan apa yang menjadi masukan dari pimpinan fraksi dan mudah-mudahan besok fraksi sudah mendapatkan arahan," kata Ketua Fraksi Demokrat Nurhayati Ali Assegaf di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (1/10/2013).
Nurhayati mengatakan seluruh kader Demokrat tetap menjaga kepentingan bangsa dan negara. Mengenai lobi antar fraksi, Wakil Ketua Umum Demokrat itu juga akan melaporkannya.
"Pertemuan konsultasi dengan dpp, setiap kali tugas kami, yang ditugaskan DPP oleh fraksi termasuk penugasan, supaya Ruhut bisa menjadi pimpinan Komisi III DPR. Nanti kita akan bicarakan hasil lobi-lobi itu sendiri," ujar Nurhayati.
Ketika ditanya mengapa Demokrat tetap ngotot mengajukan Ruhut sebagai Ketua Komisi III DPR, ia persoalan tersebut bukanlah soal sulit melakukan penggantian.
"Pimpinan fraksi komisi adalah menjadi wewenang DPP untuk memutuskannya, itu tidak ada di fraksi. Sehingga dalam menjalankan tugas kami selalu mengkonsultasikan ke DPP," katanya.
Nurhayati berharap setelah lobi-lobi, pihaknya mendapatkan dukungan penuh oleh fraksi lainnya. Meskipun, ia mengakui adanya permintaan Partai Demokrat mengusung nama lain.
Tetapi, kata Nurhayati, fraksi tetap menghormati Demokrat.
"Di sini tidak ada ngotot atau tidak ngotot, ini adalah surat keputusan," imbuhnya.
Anggota Komisi VIII DPR itu menegaskan Ketua Umum Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) juga telah mengetahui persoalan tersebut. Fraksi juga telah melaporkan masalah Ruhut kepada Ketua Harian Demokrat Syarief Hassan.
"Bahwa fraksi itu apabila diminta baru memberkan nama, tetapi sejauh ini belum ada, jadi kami ikut apa kata DPP saja. Karena kami hanya menerima, pimpinan fraksi adalah kewenangan DPP," tuturnya.