TRIBUNNEWS.COM, BOSTON - Bupati Maros M Hatta Rahman menuturkan, para pelajar di Amerika Serikat tetap tak terpengaruh adanya penutupan sejumlah jawatan pemerintah karena ketiadaan dana anggaran.

Inilah testimoni Hatta yang tengah belajar di Harvard Kennedy School, Boston, Amerika Serikat, terkait penutupan sementara pemerintah AS.

Penghentian sementara layanan pemerintahan (shutdown) di Amerika Serikat, juga kami rasakan karena sejumlah fasilitas yang dikelola pemerintah ditutup. Namun demikian proses belajar kami di Harvard Kennedy School (HKS) tetap berjalan sesuai jadwal.

Kami berada di Amerika, dalam rangka mengikuti pendidikan executive education training yang digagas Kementerian Dalam Negeri dan Rajawali Foundation di HKS, Boston, Amerika Serikat.

Dalam cuaca yang dingin sampai 8 derajat celcius, semua peserta tetap semangat untuk belajar. Siang hari cuaca tiba-tiba berubah jadi 26 derajat dan malam kembali dingin. Karena cuaca yang berbeda dengan di Tanah Air, ada beberapa Bupati/Wali Kota yang terganggu kesehatannya.

Karena cuaca yang dingin, kami selalu menggunakan pakaian tebal jika berada di luar ruangan. Apalagi kami selalu berjalan dari apartemen ke kampus yang jaraknya sekitar 500 meter, begitupun sebaliknya.

Akibat penghentian sementara layanan ini, semua kegiatan pemerintah federal tidak ada yang berjalan kecuali layanan pos, bandara dan fasilitas transportasi yang dikelola negara bagian.

Kantor imigrasi Amerika yang biasanya melayani warga asing yang mengurus visa juga tutup. Turis asing yang sedang berada di AS juga harus kecewa karena tempat-tempat wisata umumnya tutup. Termasuk destinasi wisata penting seperti Patung Liberty di New York dan Alcatraz di San Francisco.

Pihak universitas Harvard telah meminta maaf atas keadaan ini kepada para kepala daerah yang sedang mengikuti program pendidikan. Meraka mengatakan bahwa apa yang terjadi di Amerika ini merupakan contoh pendidikan politik yang buruk.

Shutdown terjadi karena Partai Republik dan Demokrat berbeda pendapat dalam sebuah rencana untuk menyediakan asuransi kesehatan bagi jutaan orang di Amerika.

Para anggota Partai Republik di dewan perwakilan rakyat menolak menandatangani rancangan undang-undang yang termasuk pendanaan untuk program perawatan kesehatan yang dikenal dengan Obamacare.

Obamacare sebenarnya sudah ditandatangani pada Maret 2010, namun Partai Republik tetap mengganjalnya. Perlu diketahui, Partai Republik mendominasi di DPR dibandingkan Partai Demokrat yang mengusung Obama.