Hatta Rajasa Tidak Setuju Politik Dinasti
Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Hatta Rajasa tidak setuju dengan adanya sistem politik dinasti.
Penulis: Hasanudin Aco
Editor: Johnson Simanjuntak
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Hatta Rajasa tidak setuju dengan adanya sistem politik dinasti.
"Dalam politik harus demokrasi yang egalitir. Tidak boleh keturunan atau trah politik dibudayakan," kata Hatta usai mendongeng depan puluhan anak TK saat peluncuran buku berseri miliknya "Hatta Bercerita" di Godong Ijo, Depok, Sabtu (12/10/2013).
Menurut Hatta politik dinasti menghalangi orang lain maju dan berkembang di politik.
"Meskipun setiap orang punya hak yang sama. Saya tidak setuju bupati atau gubernur yang sudah selesai menjabat lalu menjagokan istrinya," kata Hatta.
Politik dinasti mencuat dalam beberapa hari terakhir ini menyusul penangkapan Tubagus Chaeri Wardana oleh KPK dalam dugaan suap sengketa Pilkada Lebak Banten di Mahkamah Konstitusi (MK).
Pada saat bersamaan kakaknya Gubernur Banten Ratu Atut dicekal bepergian ke luar negeri oleh KPK karena diduga terkait kasus Tubagus.
Dinasti politik di Banten pun mencuat apalagi Ratu Atut memiliki sejumlah kerabat yang menjadi bupati, walikota, wakil bupati, di Banten.
