TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua DPP Partai Amanat Nasional (PAN) Bima Arya Sugiarta mengakui, memiliki pengalaman berhadapan dengan calo-calo perkara di Mahkamah Konstitusi.

Saat terpilih sebagai Wali Kota Bogor, Bima mengaku ditawari calo agar bisa mempertahankan kemenangannya kalau digugat ke MK. Imbalan yang diminta pun tak sedikit, Rp 5 miliar.

"Tawaran intens itu paling banyak datang saat sudah ada ketetapan KPU bahwa saya menang. Tiba-tiba ada orang yang saya kenal, ada juga yang tidak, menawarkan jasanya bisa mengurus perkara di MK," ujar Bima, dalam sebuah diskusi, di Jakarta, Minggu (13/10/2013).

Mereka, kata Bima, mengaku memiliki kedekatan dengan hakim-hakim konstitusi. Saat itu, para calo MK ini meminta uang bervariasi dengan kisaran Rp 3-5 miliar.

"Padahal saat itu, lawan politik saya masih pikir-pikir untuk menggugat hasil pilkada," ujar Bima.

Bima mengungkapkan, sudah lama mendengar bahwa putusan sengketa pilkada di MK bisa ditentukan oleh "faktor X". Ia juga memilih untuk melakukan upaya agar hasil Pemilihan Wali Kota Bogor tak sampai digugat ke MK.

"Kami pikir kalau sampai dibawa ke MK, percuma kami kampanye irit-irit uang tapi justru habis besar di MK. Akhirnya, saya memutuskan melakukan lobi-lobi politik yang sama sekali tidak dimaknai dengan lobi uang ke lawan politik lain," kata Bima.

Dalam Pilwakot Bogor, pasangan Bima Arya-Usmar Hariman dinyatakan sebagai pemenang pada 14 September lalu. Pasangan ini unggul tipis sekitar 1.755 suara atau 0,44 persen atas saingan beratnya pasangan Achmad Ru'yat- Aim Halim Permana. Pasangan Bima Arya-Usmar Hariman memperoleh suara 132.835 suara atau 33,14 persen, disusul pasangan Achmad Ru'yat-Aim Halim Hermana mendapat 131.080 suara (32,70 persen). Kemudian disusul pasangan Dody Rosadi-Untung W Maryono yang meraup 67.715 suara (16,89 persen), sedangkan pasangan Syaiful Anwar-Muztahidin meraup 43.448 suara (10,84 persen) dan posisi buncit diraih pasangan Firman Halim-Gartono 25.793 suara (6,43 persen).