TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pakar komunikasi politik Tjipta Lesmana berpendapat dinasti politik secara teoritis sah-sah saja, asal saja memiliki kemampuan dan kecakapan dalam memimpin. Tapi praktiknya, dinasti politik di Indonesia justeru bersifat jahat.

"Di Indonesia, dinasti kerajaan ini sangat jahat. Dampaknya luar biasa buruk. Mereka bisa main sana sini. Bukan hanya main politik, yang lebih jahat lagi main bisnis," ujar Tjipta kepada wartawan di Gedung Dewan Pers, Jakarta, Rabu (16/10/2013).

Tjipta mencontohkan, fenomena mutakhir dinasti politik Gubernur Banten, Ratu Atut Chosiyah yang terungkap lewat media massa bahwa keluarganya ikut menjalankan begitu banyak proyek yang jumlahnya 175 dengan nilai hampir Rp 2 triliun.

"Itu dikuasai semua oleh mereka. Langsung atau tidak langsung, ini memang sangat buruk. Dinasti politik, lebih banyak kerugiannya daripada keuntungannya. Maka saya sangat setuju itu harus dilarang. Caranya harus dalam bentuk peraturan perundang-undangan," kata Tjipta.

Menurutnya, definisi dinasti politik harus diatur sangat jelas. Misalnya, bapak, anak dan ibu dipersilakan masuk dalam jejaring politik. Tetapi ketika turun sampai kepada keponakan, cucu, sepupu, atau besan mesti dipotong. Hal seperti ini tidak boleh sama sekali kalau demokrasi mau berjalan sehat.

Saat ini, diakui Tjipta, sangat sulit menahan dinasti politik. Sebagai negara hukum, siapapun warga negara Indonesia harus tunduk pada peraturan dan ketentuan hukum yang ada. Kalau memang ada larangan sistem dinasti politik, harus dipertegas dengan ketentuan hukum.