TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menagih janji Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengungkap sosok Bunda Putri yang disebut-sebut dalam kesaksian mantan Presiden PKS Luthfi Hasan Ishaaq dalam skandal suap kuota impor daging sapi di Kementan.

Anggota Majelis Syuro PKS, Hidayat Nur Wahid menegaskan, partainya sangat berharap presiden membuktikan janjinya untuk mengungkap sosok Bunda Putri demi membuktikan kebenaran.

"Pak SBY dan Pak Mensesneg (Sudi Silalahi) sudah mengatakan, bahwa satu atau dua hari sejak konferensi persnya waktu itu dibuka. Ya, dibuka saja, sehingga tidak menimbulkan kecurigaan publik," tegas Hidayat di Gedung DPR Jakarta, Senin (21/10).

Menurut dia, sebagai kata kuncinya adalah, Bunda Putri harus diungkap ke publik. Alasannya, presiden harus membuktikan janjinya kepada publik untuk mengungkap dugaan kedekatannya dengan sang Bunda Putri.

"3.000 Persen setuju kalau Pak SBY atau Pak Mensesneg melaksanakan janjinya menyampaikan informasi terakhir terkait sosok Bunda Putri. Mengapa? Supaya kita tidak berada dalam situasi abu-abu, berspekulasi suuzon," tegas ketua Fraksi PKS itu.

Sebelumnya, Presiden SBY sempat marah besar mendengar kesaksian Luthfi di pengadilan yang menyatakan Bunda Putri sangat dekat dengannya. Presiden bahkan menyatakan Luthfi 1.000 persen bohong, dan memerintahkan pembantunya menelusuri sosok Bunda Putri.

PKS juga mempertanyakan sikap KPK yang tak kunjung memanggil Bunda Putri. Hidayat menilai, lazimnya KPK dapat membuktikan kesaksian Luthfi terkait dugaan keterlibatan Bunda Putri dalam korupsi kuota impor daging sapi.

"KPK, ya dipanggil saja Bunda Putri itu, dan dibawa ke pengadilan. Itu akan terungkap di pengadilan. Kalau KPK nggak mau panggil Bunda Putri, lalu ada apa pula KPK ini?" sentil Hidayat.

Ia menilai, apabila faktanya lembaga pemberantas korupsi tak mampu menghadirkan Bunda Putri, maka isu akan makin berkembang liar di kancah perpolitikan nasional.

"Jadi masalah Bunda Putri ini makin liar. Jadi, supaya tak menghadirkan prasangka buruk dari publik terhadap hal itu, mestinya KPK kalau benar-benar ingin memberantas korupsi, panggil Bunda Putri," tegasnya.

"Kalau menurut saya, buka saja. Kan fotonya yang beredar semakin banyak. Itu ada juga terkait Pak Gita Wirjawan (Mendag), lalu dengan Pak Dipo Alam (Seskab)," kata Hidayat.

Golkar pun mendesak Istana berani menepati janji tentang klarifikasi kedekatannya dengan Bunda Putri.
"Ini sudah jadi spekulasi besar, presiden bicara sebagai petinggi partai, maka KPK perlu panggil Non Saputri (Bunda Putri) agar tak meluas sampai ke isu Pemilu. Selain itu sebagai presiden beliau sudah janji mengungkap siapa itu Bunda Putri," kata Ketua DPP Golkar, Hajriyanto Thohari.

Meski demikian, kata Hajriyanto, ada pertanyaan menarik tentang kapasitas KPK yang belum bisa memanggil Bunda Putri. "Memang KPK tak boleh memanggil seseorang tanpa disertai bukti kuat, tapi kalau sudah masuk ranah politik praktis, tak ada cara lain. KPK itu lembaga di bawah presiden, sehingga dimungkinkan untuk berpolitik, ini yang penting dibuktikan," tuturnya.

Partai Demokrat setuju Bunda Putri dihadirkan dalam persidangan. "Silakan Bunda Putri dihadirkan di persidangan untuk membuka semuanya, tapi jangan presiden yang dihadirkan. Apa jadinya jika presiden dihadirkan di persidangan. Presiden itu simbol negara dan harus bekerja untuk rakyat," kata politikus Demokrat, Ruhut Sitompul.

Menurut anggota Komisi III DPR itu, Bunda Putri merupakan sosok tidak jelas. Ruhut menolak foto-foto perempuan yang disebut Bunda Putri bersama sejumlah pejabat tinggi yang beredar luas dalam masyarakat merupakan bentuk kedekatan Bunda Putri dengan Istana.

"Apa benar foto-foto yang beredar itu Bunda Putri? Tidak bisa dipastikan seperti itu. Kalau pun benar, tidak serta merta itu sebagai bukti kedekatan, karena pejabat itu bisa melayani foto bersama hingga ratusan bahkan ribuan orang," kilah Ruhut.