Laporan Wartawan Tribunnews.com, Ferdinand Waskita

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -- PDI Perjuangan menyatakan tidak akan mencampuri urusan hukum partai lain terkait dengan kasus Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah. Diketahui, Wakil Gubernur Banten Rano Karno merupakan kader PDI Perjuangan.

"Persoalan dari hubungan baik Golkar dan PDI Perjuangan, kita jangan campuri urusan hukum dan politik. Kita jangan mengintervensi kasus hukum suap yang melibatkan MK dan pejabat lain di Provinsi Banten," kata Wasekjen PDIP Achmad Basarah di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (23/10/2013).

Sebelumnya, Wakil Bendahara Umum Golkar Bambang Soesatyo meminta PDIP dan Rano Karno menahan diri untuk menyikapi kasus Atut. Menurut Basarah ucapan Golkar tersebut berlaku untuk semua pihak dan elit partai serta pemerintahan biarkan proses hukum berlanjut.

"Kalau memang menurut hukum, Ratu Atut harus berhenti. Sampai ada putusan hukum incraht kita ikuti aturan yang berlaku kita tidak perlu terburu-buru. Sebagaimana peraturan yang kita sepakati bersama," ungkapnya.

Basarah juga mengatakan Rano Karno berkeinginan agar Pemerintah Banten tidak stagnan saat gubernur sedang mengalami kasus hukum.

"Jangan dilihat sebagai upaya mengganti posisi. Pelayanan terhadap masyarakat Banten jangan terganggu," kata Basarah.