TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pengamat politik dari Sinergi Masyarakat Untuk Demokrasi (SIGMA), Said Salahuddin menyatakan setuju dengan penundaan penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT). Menurutnya, jika DPT itu belum akurat tidak perlu untuk dipaksakan.

"Saya setuju dengan penundaan DPT itu. Kalau memang belum akurat, ya tidak perlu dipaksakan untuk ditetapkan hari ini," kata Said di Jakarta, Rabu (23/10/2013).

Said menuturkan, orientasi penetapan daftar pemilih untuk menghasilkan DPT yang memiliki akurasi yang tinggi. Karena salah satu indikator dari Pemilu yang berkualitas itu adalah terdaftarnya seluruh pemilih yang berhak dan tidak ada lagi pemilih yang tidak berhak tercantum di dalam DPT.

Jadi menurutnya, buat apa memaksakan penetapan DPT yang jelas-jelas masih bermasalah. Apalagi jika nyata-nyata masih ada pemilih yang belum terdaftar. Dengan melakukan penundaan, maka KPU punya kesempatan untuk memasukan pemilih yang namanya belum tercantum di dalam DPT.

"Ini bisa dibaca oleh publik sebagai bentuk penghormatan KPU kepada pemilih," ucapnya.

Penundaan ini kata Said adalah hal yang positif. Urusan lelang surat suara dan hal-hal teknis lainnya bisa tetap berproses. Menurut perhitungannya masih cukup waktu untuk mempersiapkan pengadaan logistik yang terkait dengan jumlah DPT.

"Namun demikian, tentu saya menyangkan terulangnya kembali masalah DPT ini hingga berujung pada penundaan penetapannya. Semua ini terjadi karena KPU terlalu menganggap remeh persoalan DPT," katanya.

Sejak awal KPU terlihat terlalu over confidence akan mampu menghasilkan DPT yang berkualitas dengan mengandalkan Sidalih. Padahal sistem itu belum teruji. KPU juga tidak mau mendengar masukan dari publik. Suara masyarakat yang mengingatkan adanya potensi masalah soal DPT dipandang sebelah mata saja oleh KPU.

"Saya, misalnya, termasuk yang sejak jauh-jauh hari, mulai dari tahap pemutakhiran data pemilih, tahap penetapan DPS dan DPSHP, berulang kali mengingatkan kepada KPU agar jangan terlalu percaya diri mengandalkan Sidalih karena berdasarkan temuan Sigma, sistem itu ternyata bermasalah. Namun sudah berkali-kali dingatkan, KPU tetap bergeming," ujarnya.

"Atas penundaan ini, saya kira perlu ada permintaan maaf secara terbuka dari KPU kepada masyarakat. Jika hal itu tidak dilakukan, maka sikap tidak profesional KPU itu rawan diadukan oleh masyarakat kepada DKPP," katanya.