TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua Badan Anggaran DPR RI H Ahmadi Noor Supit melaporkan ada tiga Fraksi di DPR yang menolak program mobil murah alias LCGC (low cost green car) yang hendak dicanangkan pemerintah pusat.

Dalam laporan Badan Angaran DPR soal RUU APBN 2014 di Rapat Paripurna DPR Jakarta, Jumat (25/10/2013), Ahmadi mengatakan menyebut ketiga Fraksi itu adalah PDIP, Fraksi PKS, dan Gerindra.

Fraksi PDIP tidak menyetujui insentif perpajakan yang ditujukan untuk implementasi LCGC (low cost green car) karena tidak sesuai dengan kesepakatan dalam rapat konsultasi pemerintah dengan Komisi XI DPR pada tanggal 21 Januari 2013 dalam rangka penerbitan kebijakan mengenai pajak penjualan atas barang mewah yang mensyarakatkan mesin mobil menggunakan BBM non subsidi dan ramah lingkungan.

Alasan PDI Perjuangan lainnya mobil murah yang tidak ramah lingkungan tidak sinergi dengan upaya pengendalian BBM bersubsidi sehingga kembali subsidi BBM digunakan secara tidak tepat sasaran.

"Demikian pula sebutan mobil murah tidak jelas, murah untuk siapa? Sehingga siapa diuntungkan dengan kebijakan ini? Ini yang dipertanyakan PDIP,"ujar Ahmadi.

Sementara Fraksi PKS menyatakan bahwa pemberian insentif perpajakan untuk mobil LCGC bertentangan dengan usaha pemerintah melakukan intensifikasi pajak dan kebijakan pengendalian BBM bersubsidi.

Fraksi Gerindra tidak menyetujui insentif perpajakan yang ditujukan untuk implementasi LCGC karena mobil murah tidak ramah lingkungan tidak sinergi dengan upaya pengendalian BBM bersubsidi sehingga kembali subsidi BBM digunakan secara tidak tepat sasaran.