TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wakil Ketua DPD RI GKR Hemas menegaskan mestinya partai politik meminta masukan masyarakat sebelum menyapreskan tokoh tertentu, misalnya capres yang bagaimana yang dibutuhkan. Kalau yang dibutuhkan kesejahteraan, maka pemimpin yang diyakini membela kepentingan rakyat.

“Seperti untuk Indonesia Timur, yang masih tertinggal, maka yang dicapreskan parpol adalah yang dibutuhkan mereka. Dan, bukannya memberikan kapal rusak,” ujar GKR Hemas dalam diskusi ‘Pemimpin bangsa pasca 2014’ di Gedung DPD RI Jakarta, Jumat (8/11/2013).

Menurutnya, pemimpin atau capres 2014 mendatang mesti memahami kebutuhan dan kepentingan rakyatnya. Selama ini yang muncul hanya pidato dan janji-janji sekaligus diingkari. Rakyat sudah tahu pemimpin yang bagaimana yang akan dipilih pada pemilu 2014 nanti, dan capres yang dipublikasi media selama ini, juga belum tentu akan dipilih rakyat.

“Rakyat sudah pintar, bisa merasakan dan memahami persoalannya sendiri. Mereka berharap apa yang dikatakan sesuai dengan kerja nyata di lapangan, sesuai kebutuhan. Jadi, rakyat membutuhkan pemimpin yang berani membela kepentingan rakyat, bukan partai dan golongan,” ujarnya.

Mengapa rakyat seolah tak tahu menahu dengan capres hasil survei selama ini, menurut Hemas, karena rakyat meragukan capres yang diberitakan media itu sendiri.

“Padahal, kalau semua proses rekrutmen capres dilakukan dengan transparan oleh parpol, maka akan mendapat tempat di hati rakyat. Kalau sebaliknya, lebih transaksional, ya pasti sulit,” ujar Hemas.

Menurut Hemas, kampanye capres sama saja dengan periode sebelumnya, semisal pendidikan dan kesehatan gratis, dan sebagainya tanpa mengetahui kebutuhan rakyat yang sesungguhnya di daerah.