TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono kini memilih menjaga jarak dari pers. Selama dua hari ini, agenda Presiden di Kompleks Istana Kepresidenan tertutup untuk media.

Kemarin, Senin (11/11/2013), wartawan Kepresidenan tidak bisa meliput secara utuh acara pemberian Medali Kehormatan Patron dari Organisasi Insinyur-insinyur ASEAN (The ASEAN Federation of Engineering/AFEO) kepada Presiden. Wartawan hanya diizinkan meliput ketika Chairman AFEO Bobby Gafur Umar menyampaikan pidato.

Tak sampai selesai Bobby berpidato, semua wartawan diminta keluar oleh staf Istana tanpa alasan yang jelas. Ketika itu, wartawan tak bertanya-tanya. Namun, sikap yang sama dilakukan pihak Istana dalam pertemuan Presiden dengan peserta Silaturahim Nasional Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) IV pada Selasa (12/11/2013) ini.

Kali ini, wartawan memperoleh waktu yang lebih singkat, yakni tak sampai 5 menit setelah acara dimulai. Ketika Menteri Agama Suryadharma Ali baru memulai sambutannya, wartawan langsung diminta keluar.

Padahal, isu yang dibahas relatif penting, yaitu soal kerukunan. Kali ini, wartawan bertanya-tanya, mengapa ada perubahan kebijakan pihak Istana? Juru Bicara Presiden, Julian Aldrin Pasha, menyebut bahwa tidak ada penutupan acara.

"Kan sudah mendengarkan pencerahan dari Menteri Agama," kata Julian seusai acara dilansir Kompas.com.

Ketika ditegaskan bahwa wartawan sudah diminta keluar di awal acara, alasan Julian berubah. Ia mengatakan, langkah itu untuk memudahkan kerja wartawan. Melalui dirinya selaku Juru Bicara Presiden, kata Julian, wartawan bisa mendapatkan informasi mengenai inti pertemuan.

"Ini justru biar teman-teman wartawan bisa mendapatkan langsung apa yang menjadi paling penting dalam pemberitaan itu. Jadi baik," kata Julian.

Bukankah lebih baik jika pernyataan soal kerukunan antarumat beragama disampaikan langsung oleh Presiden?

"Kan saya sudah menjelaskan sebagai bagian dari tanggung jawab saya. Kan sudah saya jelaskan substansinya," jawab Julian setelah berbicara singkat inti pertemuan dengan FKUB.

Informasi yang diterima kalangan wartawan Kepresidenan, perubahan tersebut imbas dari pernyataan SBY di Istana Bogor, Jawa Barat, soal kemacetan di Jakarta pekan lalu.

Pertanyaan Presiden ketika bersilaturahim dengan pengurus Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia itu menjadi polemik di publik. Tak sedikit yang menyudutkan Presiden. Masalah itu lalu dijawab pihak Istana.

Ketika dikonfirmasi hal itu, Julian membantahnya. "Tidak ada. Yang ciptakan polemik siapa? Enggak ada polemik," kata Julian.

Jadi, ke depan peliputan acara Presiden bakal seperti ini?

"Kalau ini menjadi lebih baik untuk kita, kan akan lebih baik seperti ini. Kalau lebih baik berarti akan kita pakai. Mungkin ini lebih baik untuk teman-teman bisa terima intisari dari berita," pungkas Julian.

Seperti diberitakan, dalam pertemuan dengan Kadin, Presiden meminta para pengusaha menyampaikan keluhan terkait kemacetan kepada kepala daerah. Pernyataan itu langsung dikritik berbagai pihak, termasuk oleh Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo.

"Kalau biang kemacetan di Jakarta, datanglah ke Pak Jokowi. Kalau biang kemacetan di Bandung, datang ke Pak Ahmad Heryawan atau wali kota Bandung, Semarang, Medan, Makassar," kata SBY.