TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wakil Ketua Komisi I DPR Ramadhan Pohan menilai Perdana Menteri Australia Tony Abbott tidak jantan dalam menyikapi informasi penyadapan. Seperti diketahui, Pemerintah Australia diduga melakukan penyadapan kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Ani Yudhoyono serta pejabat lainnya.

"Tanggapan Abbott soal penyadapan yang lazim, berarti Abbott itu tidak mengetahui pengetahuan yang cukup dan tidak jantan, penyadapan itu melanggar konvensi Wina, dan Abbott tidak menyadari Jerman sangat marah," kata Pohan di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (19/11/2013).

Pohan pun meminta sikap Abbott yang tegas dalam dua hari ini. Bila Pemerintah Australia tidak menyampaikan sikap resmi, maka dipastikan Indonesia meninggalkan dan melupakan Australia. "Kalau kita lihat secara keseluruhan hubungan Indonesia dengan Australia ini dalam level yang paling tinggi, harusnya Abbot bisa merekatkan," ujarnya.

Ia mencontohkan Australia memiliki masalah mengatasi pengungsi yang mencapai 15 ribu orang. "Nah kalau hubungan bilateral rusak, Australia akan sangat geger, tidak ada pilihan lain selain meminta maaf," kata Politisi Demokrat itu.

Ia menegaskan dalam hubungan internasional pencurian data itu sangat hina. Kemudian Indonesia juga harus menjaga keamanan informasi. "Sudah saatnya kita berikan kepercayaan lebih pada lembaga sandi negara untuk membuat peralatan dari anak bangsa sendiri, artinya kalau buatan sendiri tidak bisa disadap," katanya.

Pohan juga menyatakan sikap SBY terhadap masalah itu sudah tepat dan tegas. "Presiden SBY dengan menteri dan parlemen maupun publik, punya sikap tegas yang sama," imbuhnya.