TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - 33 Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Golkar seluruh Indonesia menyuarakan ketidaksenangan atas isu suksesi Ketua Umum Partai Golkar.

Isu itu dinilai akan mengganggu konsolidasi Partai Golkar yang tengah mempersiapkan pemilihan legislatif (pileg) dan pemilihan presiden (pilpres).

"Pergerakan komunikasi politik terkait suksesi kepemimpinan Golkar pascaARB ini bisa mengganggu pileg dan pilpres," ujar Ketua DPD Partai Golkar Sulawesi Tenggara Ridwan Bae saat mewakili pengurus DPD Partai Golkar tingkat provinsi memberikan pandangan dalam Rapimnas V Partai Golkar, Sabtu (23/11/2013).

Ridwan menyatakan pengurus daerah tingkat I mengharapkan para elite partai berlambang pohon beringin itu untuk segera menghentikan agenda suksesi. Elite Golkar, ujar Ridwan, juga harus memfokuskan tenaga dan pikirannya dalam persiapan pileg dan pilpres.

"Hindari agenda politik internal yang dapat mengganggu konsolidasi internal," ucap Ridwan.

Saat ini, baru ada satu calon Ketua Umum Partai Golkar yang sudah resmi mendeklarasikan diri berniat mengganti posisi Ical. Dia adalah Wakil Ketua Umum Golkar saat ini, Agung Laksono yang juga Ketua Umum Kosgoro. Agung bahkan mengusulkan agar masa jabatan Aburizal Bakrie dipersingkat menjadi 5 tahun.

Ical terpilih sebagai Ketua Umum Partai Golkar pada Musyawarah Nasional tahun 2009. Masa jabatan Ical ditetapkan 6 tahun dan akan berakhir pada awal 2015. Namun, menurut Agung, hal ini bertentangan dengan AD/ART Partai Golkar yang menyebut masa jabatan ketua umum 5 tahun.

Menanggapi isu suksesi ini, Ketua Umum Golkar Aburizal "Ical" Bakrie pun memberikan peringatan. "Jangan sampai ada perpecahan gara-gara pergantian ketua umum. Sehingga untuk tahun ini, diberlakukan kepemimpinan sampai 2015," katanya.

"Saya merasa apa yang disampaikan saudara sekalian, kiranya akan menjadi perhatian kita semua," kata Ical.