Komisi Pemilihan Umum (KPU) menetapkan DPT pada 4 November 2013 berjumlah 186 juta pemilih. Di dalamnya ada 10,4 juta pemilih dengan NIK invalid. Selama sebulan, hasilnya tinggal 3.3 juta pemilih dengan NIK invalid.

Sekretaris Jenderal DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Taufik Ridho, meminta KPU fokus untuk mencari jutaan orang yang belum memiliki NIK. Menurutnya, 3,4 juta itu jika dikonversi menjadi kursi akan mendapatkan kira-kira 10 kursi.

"PKS ingin sebelum hari pemungutan suara, DPT diselesaikan dengan tuntas. PKS fokus pada waktu," kata Taufik di Kantor Redaksi Kompas TV, kemarin.

Taufik menuturkan, sebenarnya persoalan DPT bukan hanya tanggung jawab dari KPU sendiri. Menurutnya, Kementerian Dalam Negeri juga ikut berperan dalam kisruh DPT.

Belum selesainya e-KTP yang dibuat oleh Kemendagri menjadi satu diantara faktor penyebab. Jika e-KTP bisa selesai tepat waktu maka persoalan DPT tidak terjadi, karena sudah ada data yang valid.

"e-KTP sebenarnya memudahkan DPT. Tapi itu belum diselesaikan (Kemendagri)," tuturnya.

Lebih lanjut Taufik mengatakan, PKS juga memiliki data internal mengenai DPT. Data itu menurutnya, akan menjadi pembanding dengan data yang diterbitkan oleh KPU.

"PKS juga ada data internal DPT, data itu untuk memastikan apakah sesuai dengan yang diberikan KPU," ujarnya.