TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Sikap pemimpin Polri yang memoratorium penggunaan jilbab bagi polisi wanita (polwan), patut dipertanyakan.

Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) menilai, Polri seharusnya dapat membuat aturan tegas yang mengatur penggunaan jilbab bagi polwan.

"Mengenai moratorium tentu sangat mengecewakan," kata anggota Kompolnas Hamidah Abdurrahman, Sabtu (7/12/2013).

Hamidah mengatakan, penerbitan telegram Kapolri yang menunda (moratorium) penggunaan jilbab berdampak terhadap kejiwaan para polwan yang ingin menggunakan jilbab.

Polwan yang semula ingin memperbaiki keyakinannya dengan berpenampilan lebih tertutup dapat menjadi ragu.

Ia juga menyayangkan, pernyataan Wakapolri Komisaris Jenderal Oegroseno, yang meminta kepada para polwan untuk pindah ke Polda Aceh kalau ingin menggunakan jilbab.

Pernyataan tersebut, semakin diperkuat Kepala Divisi Humas Polro Irjen Pol Ronny Franky Sompie. Ia yang menyarankan para polwan yang ingin tetap menggunakan jilbab untuk menanyakan kepada atasannya secara bertingkat.

"Hal ini apa maksudnya (mempertanyakan atasan)? Apakah pimpinan ini mau menunjukkan power-nya? Saya kira dengan turunnya TR (Telegram Rahasia) tersebut, mana ada sih polwan yang berani melawan atasan apalagi sudah diancam akan di-BKO (ke Aceh)," katanya.

Hamidah mengatakan, pimpinan Polri seharusnya tidak perlu khawatir penggunaan jilbab menyebabkan kinerja polwan menurun. Sebaliknya, pimpinan Polri cukup memberikan pengertian kepada para polwan yang ingin menggunakan jilbab untuk mengacu kepada aturan yang berlaku di Polda Aceh.