TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua Dewan Syuro Partai Bulan Bintang (PBB), Yusril Ihza Mahendra mengatakan Garis Besar Haluan Negara (GBHN), harus diberlakukan kembali sebagai acuan pembangunan nasional.

Ditemui usai acara Debat Kandidat Capres di kantor Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Jakarta Selatan, Jumat (13/12/2013), Yusril yang merupakan calon presiden dari PBB itu mengaku presiden akan sangat terbantu dengan GBHN, dan tidak harus menyuguhkan program baru.

"Kalau ada GBHN orang tanya ke saya, pak Yusril, anda kan mau jadi presiden, apa program anda. Saya bilang lho emang presiden punya program ? Kan presiden melaksanakan GBHN," katanya.

Jika presiden tidak melaksanakan GBHN, sang presiden bisa dimakzulkan oleh rakyat. Tugas presiden kata dia selama lima tahun adalah merealisasikan GBHN tersebut. Namun justru kini GBHN tidak lagi diberlakukan.

Sejak reformasi, GBHN tidak diberlakukan lagi, sehingga setiap presiden yang memimpin Indonesia dalam melaksanakan pembangunan bisa mengajukan programnya sendiri.