TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kaukus Muda Indonesia (KMI) Jakarta mencermati Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) DKI Jakarta untuk 2014 yang naik menjadi Rp 69,50 triliun. Jumlah anggaran tersebut naik Rp 19,39 triliun dalam perubahan APBD 2014 tersebut.

"Peningkatan yang signifikan atas APBD DKI Jakarta tersebut diharapkan mampu menciptakan kondisi Jakarta yang lebih baik yang ditandai dengan adanya transparan dan akuntabilitas," kata Ahmad Wasil, Ketua Umum KMI Jakarta, Selasa (24/12/2013).

Ahmad menuturkan, guna mewujudkan terciptanya pemerintahan Provinsi DKI Jakarta yang akuntabel dan transparan ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Hal itu dimaksudkan agar Jakarta menjadi harapan bagi warga DKI Jakarta khususnya dan bangsa Indonesia pada umumnya.

"Kami mendukung upaya Pemprov DKI dalam menerapkan sistem e-budgeting dalam pengelolaan APBD DKI dan upaya kerja sama dengan PPATK. Dengan sistem tersebut diharapkan masyarakat dan publik bisa ikut langsung memonitoring setiap transaksi pada proses belanja kebutuhan Pemprov DKI," tuturnya.

Lebih jauh Wasil mengatakan, Pemprov DKI perlu bersungguh-sungguh mewujudkan pemerintahan DKI Jakarta yang transparan dan akuntabel. Ia menilai, Jokowi dan Ahok jangan lebih mementingkan kerja-kerja atraktis dan akrobatik yang bernuansa pencitraan.

"Ada tiga permasalahan paling urgent menyangkut infrastruktur fisik, pelayanan dasar seperti pendidikan dan kesehatan serta masalah sosial dan ekonomi," ucapnya.