TRIBUNNEWS.COM - Partai Golkar mempertanyakan kenapa Indikator Politik Indonesia hanya mensurvei Pemerintah Provinsi Banten yang dipimpin Gubernur Ratu Atut Chosiyah, yang juga kader Golkar. Dalam surveinya, pemerintahan Atut telah menjalankan Shadow State.

Indikator mengangkat Provinsi Banten karena praktik shadow state yang koruptif kawin-mawin dengan politik dinasti Ratu Atut yang menguasai banyak jabatan politik eksekutif maupun legislatif di tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota.

Shadow state adalah sebentuk kekuasaan yang bersifat personal, kolutif dan koruptif, di mana keputusan dan kebijakan diambil oleh seorang penguasa tanpa mengikuti hukum atau peraturan secara tertulis. Direktur Eksekutif Indikator, Burhanudin Muhtadi, mencohtohkan praktik ini ada di Banten.

"Saya khawatirkan saudara Burhan terjebak pada subjektivitas sangat besar dan tinggi sehingga hasilnya bias. Mudah-mudahan tak seperti itu. Hasil survei ini agar saudara Burhan meneliti Indonesia dalam pengertian yang shadow state," ujar Ketua DPP Golkar, Ade Komarudin di kantor Indikator, Jakarta, Minggu (5/1/2014).

Menurut Ade, praktik shadow state bukan saja terjadi di Banten, tapi juga di daerah lain. Bahkan, Indonesia sekarang ini merupakan negara yang masuk dalam spesifikasi shadow state. Dalam terjemahan bebas, Ade menilai shadow state adalah kepentingan negara yang dibajak oleh kepentingan personal sekalipun dijalankan dengan benar.

"Kita lihat presiden ada, yudikatif ada, legislatif ada, secara prosedur kebijakan sudah ada, tapi ada aktor yang menunggangi kepentingan negara atas nama pribadi," terang Ade.

Ade tak memungkiri, kenapa praktik shadow state harus diteliti dalam lingkup Indonesia lebih luas, karena saat ini muncul apa yang disebut Ketua KPK, Abraham Samad sudah terjadi kejahatan keluarga, lewat struktur kebijakan pemerintahan yang sah.

Burhanudin mengklarifikasi bahwa Indikator sudah banyak melakukan survei soal shadow state bukan pertama kali mengangkat kasus Pemprov Banten, tapi juga sebelumnya Pemprov Jakarta.

Menurutnya, Indikator dan sebelumnya LSI, sudah melakukan survei 1800 kali di tingkat lokal bukan untuk kepentingan klien dan untuk publik juga. Dalam konteks politik lokal hanya dua kasus, satu DKI Jakarta, satu lagi di Banten.

"Terkait shadow state bukan hanya di Banten saja. Survei soal kleptokrasi sudah sering kami rilis. Indikator itu sayap lembaga survei LSI untuk kepentingan politik domestik. Memang untuk survei di tingkat lokal dua kali," terang Burhanudin.

Memang diakui Burhanudin, ketika Indikator melakukan survei shadow state dan persoalan kleptokrasi, korupsi dan kolusi di daerah lain, media coveragenya tak seramai untuk kasus Jakarta dan Banten. Selain itu, karena resonansi persoalan di daerah kecil.