TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kenaikan harga elpiji dinilai sebagai wujud pengelolaan yang buruk dari Pertamina. Karena itulah sudah sepantasnya tidak hanya peringatan yang diberikan, tetapi pemecatan Dirut Pertamina, Karen Agustiawan.

"Kalau hanya memberikan peringatan saja, itu sama saja hanya ingin mendapat perhatian publik atau mencari pencitraan demi menaikan posisi partainya di mata publik," ujar Direktur Investigasi dan Advokasi Seknas Fitra, Uchok Sky Khadafi, Senin(6/1/2014).

"Kalau direktur utama PT. Pertamina dicopot merupakan sikap tegas dalam sejarah kepemimpinan Presiden SBY, dan citra partainya kemungkinan naik lagi dimata publik," tambah Uchok.

Alasan seknas FITRA mendesak Dirut Pertamina mundur karena manajemen pengelolaan keuangaan PT Pertamina sangat buruk sekali.

Hal itu bisa ditilik berdasarkan hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) semester 1 tahun 2013, ada temuan penyimpangaan anggaran sebesar Rp1.217.732.200.000 dan USD 353.547.930 dengan 398 kasus.

"Jadi selama ini, manajemen pengelola keuangaan PT. Pertamina tidak pernah diperbaiki," ujarnya.

Selanjutnya, kenaikan elpiji tabung 12 kilogram sangat merugikan masyarakat. Kerugian masyarakat bisa dilihat dari kenaikan bahan-bahan pokok lainnya.

Selain itu, PT. Pertamina tidak perlu menaikan elpiji tabung 12 kilogram. Karena, dengan mengalami kerugian sebesar Rp 7,7 triliun pada tahun 2011 sampai 2012, kerugian ini sudah bisa ditutupi dari laba bersih PT Pertamina pada tahun 2012, yang sampai sebanyak Rp 26,6 Triliun.

Belum lagi, PT Pertamina mendapat subsidi dari APBN kepada elpiji tabung 3 kilogram untuk tahun 2012 sebesar Rp 31,5 Triliun, dan tahun 2014 sebesar Rp 36,7 Triliun.

"Tapi sekarang belum jelas tuh pertanggungjawaban uang subsidi tersebut," ucapnya.