TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Komisi Nasional Hak Azasi Manusia (Komnas HAM) akan mempelajari buku berjudul Tadzkirah karya Abu Bakar Baasyir yang dianggap Mabes Polri dijadikan sebagai pembenaran melakukan perampokan bagi para teroris di Indonesia.

"Tadi Komnas HAM meminta ada tambahan buku tadzkirah, kemarin belum ada. Satu dua hari ini kita minta Mabes mengirimkan ke Komnas HAM karena kita ingin lengkap. Mungkin dokumen lain yang terkait, mungkin dalam bentuk copy bisa dikirimkan ke Komnas HAM," kata Komisioner Komnas HAM Nurcholis di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Senin (6/1/2014).

Hasil kajiannya tersebut akan menjadi sebuah pegangan layak tidaknya buku karya Abu Bakar Baasyir tersebut ditarik dari peredarannya. Sampai saat ini, Mabes Polri belum bisa menarik buku tersebut dari masyrakat.

"Tadi kami sampaikan kalau buku itu ditarik, Komnas HAM perlu tahu juga karena pelarangan buku itu ada pertimbangan-pertimbangan HAM yang perlu diperhatikan. Karena terkait freedom of expression. Apa memang dalam konten buku mengandung unsur terlanggarnya ketertiban umum, itu nanti akan kita nilai. Jadi sekalian koordinasi denga Mabes Polri," ungkapnya.

Hasil investigasi Komnas HAM terkait peristiwa penyergapan teroris di Ciputat yang mengakibatkan enam orang meninggal dunia akan dikemas dalam sebuah laporan yang meliputi dua hal yaitu menilai ada tidaknya pelanggaran HAM serta terkait ajaran yang menjadi pegangan para teroris.

"Rekomendasinya bisa luas, bisa ke Menteri Agama dan BNPT. Kemudian juga terkait denga peristiwa Ciputat, kita masih kumpulkan berbagai pendpaat. Nanti kami punya opini sendiri. Kita belum bisa menyimpulkan apakah ada pelanggaran HAM atau tidak, ini baru sepihak. Tunggu saja sampai kita dapat keterangan-keterangan dari pihak lain yang relevan," ujarnya.