TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -- Keluarga Anggoro Widjojo, tersangka kasus korupsi pengadaan Sistem Komunikasi Radio Terpadu (SKRT) di Kementerian Kehutanan berharap proses hukum di KPK dapat dipercepat. Sehingga tak berpotensi dipolitisir seperti kasus adik kandungnya Anggodo Widjojo.

Keluarga juga khawatir penanganan kasus Anggoro menjadi ajang balas dendam menyusul peristiwa yang melibatkan KPK dengan Kepolisian, yakni 'Cicak dan Buaya'.

"Pihak keluarga sampaikan kalau perkara Anggoro ini tetap ditangani KPK, mereka khawatir dan memang manusiawi kalau ini menjadi ada semacam, mungkin kalau bisa dibilang balas dendam dari KPK dengan kejadian dulu 'cicak vs buaya'," kata Pengacara Anggoro, Thomson Situmeang di kantor KPK, Jakarta, Senin (3/2/2014).

Lebih lanjut, kata Tomson, jika diperhatikan sejak penggeledahan yang dilakukan pada Juli 2008 lalu, di PT Masaro Radiokom terkait kasus ini, kliennya tidak pernah dipanggil sekalipun.

Tetapi, menurut Thomson, tiba-tiba begitu ada testimoni Antasari Azhar, tanpa dipanggil menjadi saksi atau apa, Juni 2009, Anggoro langsung ditetapkan sebagai tersangka. Begitu juga yang menimpa adik Direktur Utama PT Masaro tersebut yakni Anggodo Widjojo.

"Mereka juga mempertanyakan karena satu-satunya kasus di KPK kecuali operasi tangkap tangan yang dipanggil menjadi saksi bahkan bukan menjadi saksi tapi dipanggil undangan klarifikasi dalam tingkat penyelidikan tidak bisa pulang langsung ditahan. Padahal di sini (KPK) kita lihat tersangka saja dipanggil kadang masih bisa pulang apalagi saksi. Ini bukan saksi tapi undangan klarifikasi. Ini satu-satunya kasus di KPK yang membuat pihak keluarga agak khawatir," ujarnya.

Meski demikian, keluarga sambung Thomson, berharap kalau pun ini tetap diproses di KPK, agar secepatnya diproses hukum di persidangan. "Asal KPK tetap propesional itu harapan keluarga," imbuhnya.