TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pengamat ekonomi yang juga politisi Partai Amanat Nasional (PAN), Drajad Wibowo, mengkiritisi birokrat di Indonesia terkait implementasi UU nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Minerba).

Drajad menegaskan semangat kemandirian dalam mengelola sumber daya alam tersabotase oleh birokrasi yang menurutnya sangat gila. Ia menyatakan jangan sampai semangat UU tersebut gugur dikarenakan birokrasi yang berantakan.

"UU Minerba ini dari pemerintah, bukan inisiatif DPR. Kalau pemerintah siapkan ini, harusnya semua sudah bisa jalan," kata Drajad di Plaza Arcadia Senayan, Kamis (6/2/2014).

"Salah bukan di UU, tetapi di birokrasi dalam mengimplementasikan UU. Di neraka, paling banyak birokrat Indonesia. Brengsek birokrat kita. Seharusnya satu kali jalan, dibikin 2.000 kali jalan, dipersulit. Harusnya dipermudah," cetusnya.

Wakil Ketua Umum PAN itu menjelaskan penyusunan UU Minerba memakan waktu cukup lama, yakni empat tahun. Dalam penyusunan, kata Drajad, diundang sampai 14 pakar supaya Indonesia bisa mandiri dalam mengelola sumber daya alam.

"Kami ingin reformasi sumberdaya alam agar tidak dikeduk keluar. Indonesia negara yang sangat kaya akan sumberdaya alam, tetapi dilempar keluar," imbuhnya.