Erupsi Gunung Kelud Ancam Pencetakan Surat Suara Berhenti Beroperasi
Erupsi Gunung Kelud di Kediri, Jawa Timur, mengancam macetnya produksi dan distribusi logistik surat suara.
Penulis: Y Gustaman
Editor: Johnson Simanjuntak
TRIBUN, JAKARTA - Erupsi Gunung Kelud di Kediri, Jawa Timur, mengancam macetnya produksi dan distribusi logistik surat suara. Diketahui beberapa percetakan surat suara di Jawa Timur dan Jawa Tengah yang memproduksi surat suara untuk 25 provinsi dan 52 daerah pemilihan DPR RI.
Anggota Bawaslu, Nasrullah, menjelaskan bahwa erupsi Gunung Kelud ini menyebabkan kerawanan dalam hal produksi dan distribusi logistik surat suara. Sesuai jadwal, pengadaan pada 1 Februari dan distribusi pada 20 Maret 2014.
"Adanya hambatan dalam proses produksi dan distribusi logistik ini memunculkan kerawanan dalam bentuk potensi terjadinya kegagalan penyelenggaraan tahapan pemungutan dan penghitungan suara 9 April 2014," ujar Nasrullah di Bawaslu, Jakarta, Jumat (14/2/2014).
Oleh karena itu, Bawaslu akan berkoordinasi dengan KPU mengantisipasi kemungkinan kerawanan pada proses produksi dan distribusi logistik Pemilu 2014.
Bawaslu menginstruksikan seluruh jajaran Pengawas Pemilu tetap mengawasi tahapan logistik dan berkoordinasi dengan KPU setempat. Ini ditempuh untuk memastikan proses pengadaan dan distribusi logistik dapat berjalan sesuai jadwal.
"Bawaslu juga mengimbau kepada Kementerian Dalam Negeri dan jajaran pemerintah daerah dapat memfasilitasi pelaksanaan produksi dan distribusi logistik pemilu di wilayahnya masing-masing agar dapat dilaksanakan sesuai jadwal yang ditetapkan," imbuhnya.
Kepada manajemen perusahaan, PLN, serikat pekerja dan pihak lain yang terlibat langsung dalam produksi dan distribusi logistik pemilu untuk berupaya maksimal agar proses semuanya tidak mengalami hambatan apalagi terhenti.
Selain itu, Bawaslu tak lupa meminta Polri untuk meningkatkan bantuan pengamanan pada tahapan pengadaan dan distribusi logistik yang kini sedang berjalan.
Kirim Komentar
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.