TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Gerindra meminta Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo untuk melaporkan aksi penyadapan ke kepolisian. Hal itu dilakukan agar kepolisian dapat menyelidiki kasus tersebut.

"Kita minta kepolisian mengusutnya perlu dilaporkan kepada polisi agar supaya polisi menyelidikinya membuat terang," kata Anggota Dewan Pembina Gerindra Martin Hutabarat di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (25/2/2014).

Martin mengatakan jangan sampai kabar penyadapan Jokowi hanya menjadi isu saja. Anggota Komisi III DPR itu mengharapkan polisi mengusut dengan tuntas agar kasus penyadapan tidak terulang.

Mengenai Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), Martin mengatakan Mantan Bupati Belitung Timur yang juga kader Gerindra itu tidak melaporkan adanya ancaman.

"Kita dukung mengusut. Pak Ahok setahu saya tidak ada," katanya.

Sebelumnya diberitakan,  bukan hanya soal penyadapan, Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo perlahan-lahan mengakui bahwa banyak yang mencoba mencelakakan dirinya. Hari ini Joko Widodo membenarkan bahwa kapal yang hendak ia tumpangi diledakkan oleh oknum.

"Itu kejadian setahun yang lalu," ujar Joko Widodo atau akrab disapa Jokowi saat 'blusukan' di Jalan S Parman, Jakarta Barat, Senin (24/2/2014).

Namun, Jokowi enggan menjelaskan detail peristiwa tersebut. Ia sendiri menegaskan dirinya sudah tidak ingin memikirkan hal itu. Ia memilih konsentrasi membenahi persoalan Jakarta, seperti memperbaiki drainase di Jakarta.

"Saya sekarang ini ngurusi kartu jakarta pintar, ngurusi genangan, ngurusi pasar," kata Jokowi.

Mengenai upaya sabotase tersebut juga dikatakan Ketua Fraksi PDI Perjuangan Puan Maharani di Gedung DPR, Jakarta, Senin (24/2/2014).

"Saya juga dengar hal itu, tetapi kita tidak bisa mengkonfirmasi, apakah hal itu disengaja atau tidak," kata Puan.

Sebelumnya beredar kabar, Jokowi telah diteror oleh pihak tak dikenal. Contohnya, saat Jokowi ingin ke Pulau Seribu, tiba-tiba kapalnya meledak. Kemudian, ban mobil Jokowi juga disobek-sobek.